Pansus gelar rapat bahas 'tujuan politik' dalam definisi Terorisme

Merdeka.com - Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kembali melanjutkan pembahasan definisi terorisme, Rabu (23/5). Perdebatan soal frasa tujuan politik membuat pembahasan definisi terorisme dalam rapat sebelumnya ditunda.

"Jadi agenda hari ini adalah melanjutkan pembahasan yang tertunda pada tanggal 18 April 2018. Pada tanggal itu kami sebetulnya sudah membahas hal tentang yang dipending yaitu tentang definisi," kata Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Enny Nurbaningsih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).

Enny mengatakan, pihaknya telah berkonsolidasi untuk menentukan apakah frasa tujuan politik dalam definisi terorisme lebih baik masuk dalam batang tubuh atau penjelasan.

"Itu yang perlu kami diskusikan ke dalam, letaknya dimana apakah harus di dalam definisi atau kemudian kalau kami pemerintah pada tahap awal menghendaki ini ada di dalam penjelasan umum saja," ujarnya.

Untuk sementara, Pemerintah masih dengan sikap awal agar frasa tujuan politik dimasukkan dalam penjelasan umum definisi terorisme.

"Kesepakatan pemerintah yang sudah ditandatangani semua unsur-unsur yang ada dalam pemerintah ini kami merumuskannya terkait dengan frasa itu masuk ke dalam penjelasan umum. Itu saja," ungkap Enny.

Enny menjelaskan, jika frasa tersebut masuk dalam batang tubuh maka memerlukan penuntutan dalam unsur deliknya. Masalahnya, aparat penegak hukum dikhawatirkan kesulitan membuktikan suatu aksi terorisme mengarah pada tujuan politik tertentu.

Untuk itu, lanjut dia, apabila frasa tersebut masuk ke dalam batang tubuh justru akan membatasi ruang gerak seluruh aparat penegak hukum, seperti Polri dan Kejaksaan.

"Itu yang perlu kemudian dikaji secara lebih cermat karena yang dikhawatirkan kalau kemudian itu masuk (di batang tubuh) apakah memerlukan tuntutan terkait dengan unsur deliknya. Kalau kemudian dia tidak memerlukan tuntutan itu enggak ada masalah sebetulnya," tegas dia.

Sementara itu, Anggota Pansus RUU Terorisme Arsul Sani menuturkan, pemerintah dan DPR sudah menemukan alternatif terkait perdebatan frasa tujuan politik itu. Contohnya, jika frasa itu masuk ke dalam batang tubuh, maka tidak membatasi atau mempersulit proses penegakkan hukum kasus terorisme yang dilakukan Polri atau Kejaksaan.

"Nah saya lihat mereka sudah menemukan alternatif-alternatif pengembangan baik kalau itu ada di dalam batang tubuh maupun ketika ditempatkan di penjelasan," ucapnya.

"Kalau itu ditempatkan di batang tubuh yang saya lihat dari apa yang dihasilkan tim panja pemerintah dan tim ahli DPR tetap dengan semangat tidak membatasi, mempersulit proses-proses penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman penegak hukum," jelas Arsul.