Pansus RUU IKN Berencana Sambangi Lokasi Ibu Kota Baru di Kaltim
Merdeka.com - Wakil Ketua Pansus RUU Ibu Kota Negara (IKN) Saan Mustopa menuturkan, Pansus IKN tidak akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri lagi. Setelah terakhir Pansus melakukan studi banding ke Kazakshtan bersama Bappenas terkait pemindahan ibu kota.
"Menurut saya rasanya enggak. Jadi ini cukup dengan apa yang dilakukan ke kazakhstan saja. Jadi tidak ada yang ke tempat-tempat lain," ujar Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/1).
Saan mengaku belum mendapatkan informasi detail dalam studi banding di Kazakhstan. Sebabnya, ia tidak ikut dalam rombongan kunjungan tersebut.
-
Kenapa DPR usulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? 'Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini enggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,' ucap Awiek.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Apa yang DPR minta dari Imigrasi? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan DPR RI akan memeriksa RPMK? 'DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya,' ujar dia
"Saya juga belum mendapatkan update terkait dengan itu tapi memang Bappenas dan juga mungkin di Pansus memandang penting juga untuk melihat negara-negara yang melakukan proses pemindahan ibu kota dan dianggap suskes misalnya," kata Saan.
Sementara itu, Pansus telah mengagendakan akan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur mengecek lokasi ibu kota baru. Salah satunya memeriksa kondisi lokasi yang disebut mengalami banjir. Serta DPR akan menerima masukan masyarakat setempat, pakar dan tokoh masyarakat. Kunjungan kerja itu akan dilakukan pada 10 Januari.
"Tanggal 10 memang kita ada rencana ke kaltim untuk cek lokasi. Apalagi kan ada berita-berita di sana banjir dan sebagainya. Perlu kita cek secara fisik ke sana. Kondisinya seprti apa, memungkinkan atau tidak, jadi nanti lkita akan lihat secara fisik," kata Saan.
"Jadi konsultasi publik ini nanti kita akan ke kampus-kampus di bagi ada di wilayah timur, tengah, barat. Jadi kita tanya ke Kalimantannya kita ke mana, timurnya ke mana, baratnya kemana," jelasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.
Baca SelengkapnyaKunjungan ini untuk melihat sejumlah proyek infrastruktur fisik di Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaKepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris
Baca SelengkapnyaRapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.
Baca SelengkapnyaKabupaten Paser juga menjadi bagian penting dari rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaAda alasan tersendiri bagi sang jenderal tak lewat jalur darat.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki dan Menko Perekonomian Airlangga mengaku siap menjadi Menteri pertama yang akan tinggal di IKN.
Baca SelengkapnyaPKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif
Baca SelengkapnyaRencana kunjungan itu disampaikan langsung oleh Ganjar usai berkunjung ke Pondok Pesantren Syaichona Cholil.
Baca Selengkapnya