Partai pendukung Jokowi terbelah di revisi UU Pemilu

Merdeka.com - Pembahasan revisi UU Pemilu masih tarik ulur di DPR. Alotnya pembahasan aturan main untuk Pemilu 2019 ini terjadi di beberapa pasal. Paling menjadi sorotan, mengenai aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Dalam pembahasan ini, bahkan partai pendukung pemerintahan Jokowi yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, Hanura dan PPP tidak satu suara. Mereka terbelah menjadi dua kubu, dimana PDIP, Golkar dan NasDem ingin PT berjumlah 20-25 persen, sementara Hanura, PKB dan PPP ingin angka PT di kisaran 10-15 persen.

Pemerintah sendiri yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ngotot ingin PT berada di 20-25 persen. Bahkan, Mendagri mengancam, jika keinginannya ditolak, maka pemerintah akan menarik diri. Otomatis, revisi UU pemilu batal dibahas.

"Pilpres kemarin juga 20-25 persen enggak ada masalah, Pilpres sebelumnya yang Pak Wiranto maju Pak JK maju 20-25 persen enggak ada masalah. Pilkada sekarang 20-25 persen juga nggak ada gejolak. Apa-apa kenapa ditakutkan?" kata Tjahjo usai menghadiri Penghargaan 21 Inspirator Pembangunan Daerah 2017 di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Kamis (15/6).

Pemerintah, PDIP, Golkar dan NasDem sudah tak bisa diganggu gugat. Mereka tak ingin presidential threshold di bawah 20 persen.

Sementara itu, PPP, PKB dan Hanura sebagai partai pendukung pemerintah menilai 20 persen untuk ambang batas pencalonan presiden terlalu tinggi. Mereka sepakat ingin turun menjadi 10-15 persen saja.

"Antara yang menghendaki 0 persen dengan yang 25 persen, bertemu di titik 10-15 persen," kata Sekjen PPP Arsul Sani yang menambahkan bahwa ketum PAN, PPP, PKB dan Hanura sudah bertemu membahas ini.

Sementara partai di luar pemerintah, Gerindra maupun PKS mengaku siap berapa pun ambang batas presiden yang ditetapkan di revisi UU Pemilu.

"Secara prinsip PKS siap mau 20 persen siap, 0 persen siap, 4 persen siap," tegas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.

Hanya Partai Demokrat yang hingga kini masih ngotot ambang batas pencalonan presiden dihapuskan. Alasannya, sudah tidak relevan lagi diterapkan. Sebab, saat ini Pilpres dan Pemilu Legislatif dilakukan secara serentak.

Pembahasan di Pansus revisi UU Pemilu masih belum menemukan titik terang. Meskipun, sudah dikerucutkan menjadi enam paket. Enam paket ini rencananya akan dikerucutkan menjadi satu paket. Namun jika buntu, seluruhnya akan dibawa ke paripurna untuk ditentukan melalui mekanisme voting.

"Pansus sepakat untuk pengambilan keputusan tingkat satu pada Senin jam 14.00 WIB. Kita sepakat juga bahwa mulai hari ini sampai Senin proses lobi pembicaraan lintas fraksi dilanjutkan," kata Lukman di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6).

Berikut enam paket yang mengerucut pada rapat tadi malam:

Paket A

-Presidential Threshold 20-25 persen

-Parliamentary Threshold 5 persen

-Alokasi Kursi per Dapil 3-8

-Sistem Pemilu terbuka terbatas

-Sainta Lague Murni

Paket B

-Presidential Threshold 20-25 persen

-Parliamentary Threshold 5 persen

-Alokasi Kursi per Dapil 3-10

-Sistem Pemilu terbuka

-Metode Kuota Hare

Paket C

-Presidential Threshold nol persen

-Parliamentary Threshold 4 persen

-Alokasi Kursi per Dapil 3-10

-Sistem Pemilu terbuka

-Metode Kuota Hare

Paket D

-Presidential Threshold 10-15 persen

-Parliamentary Threshold 4 persen

-Alokasi Kursi per Dapil 3-10

-Sistem Pemilu terbuka

-Sainta Lague Murni

Paket E

-Presidential Threshold 10-15 persen

-Parliamentary Threshold 4 persen

-Alokasi Kursi per Dapil 3-10

-Sistem Pemilu terbuka

-Metode Kuota Hare

Paket F

-Presidential Threshold 10-15 persen

-Parliamentary Threshold 5 persen

-Alokasi Kursi per Dapil 3-8

- Sistem Pemilu terbuka

-Sainta Lague Murni (mdk/rnd)