Follow
PBB Komunikasi dengan PDIP Ajukan Permohonan Pihak Terkait Sistem Coblos Partai
Merdeka.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) mengatakan telah berkomunikasi dengan elite PDI Perjuangan (PDIP) sebelum mengajukan permohonan pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi (MK).
PBB mengajukan permohonan perihal dukungan partainya kepada enam elemen masyarakat pemohon dalam perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum soal sistem pemilu proporsional.
"Kita maju, kita bicara juga dengan PDIP soal maju ini, dan PDIP menyadari," kata Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023).
-
Kenapa PKB mendukung yang lain di Pemilu lalu? 'Kita kumpul berbeda bisa kerja sama saudara-saudara sekalian walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa,'kata Prabowo.
-
Kenapa PKD pemilu dibentuk? Fungsi utama PKD Pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PKD pemilu juga berperan penting dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
-
Apa itu PPS pemilu? PPS pemilu adalah badan yang dibentuk KPU untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilu.
-
Siapa yang mendukung tujuan pemilu? Menurut Parulian Donald, tujuan pemilu adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan serta untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
-
Siapa yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia? Di Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Siapa yang membuat PKD pemilu? Di Indonesia terdapat lembaga khusus yang melakukan pengawasan pemilu, tidak lain adalah Bawaslu. Pengawasan tidak hanya bersifat nasional, namun juga terbagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Tidak heran, jika Bawaslu membentuk PKD di setiap daerah.
Pada laman resmi mkri.id, tertanggal 17 Januari 2023 dengan nomor perkara 114/PUU/-XX/2022 tercatat sebanyak enam pemohon menggugat sistem pemilu proporsional, di antaranya bernama Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.
Kendati sejalan dengan PDIP soal sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 mendatang, PBB tak bisa bergabung dengan PDIP untuk menyatakan sikap mengajukan permohonan pihak terkait ke MK. Sebab, kata Yusril PDIP ikut menyusun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud.
"PDIP tidak akan bisa maju karena PDIP ikut dalam menyusun UU nomor 7 tahun 2017. Jadi di MK memang ada keputusan, partai politik yang membahas RUU di DPR tidak boleh mengajukan permohonan ke MK walupun hanya pihak terkait," jelas Yusril.
Namun, Yusril mengatakan partainya bekerjasama sangat baik dengan PDIP. Dia menyebut persamaan pendapat soal sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024 ini sebagai awal partai nasionalis dan Islam bisa bersatu secara berkelanjutan.
"Ini ada kerja sama yang baik lah, antara PDIP dengan PBB. Ini awalnya dan akan berlanjut terus Insyaallah untuk waktu yang akan datang sehingga kelompok nasionalis dan islam bisa bersatu," kata dia.
Untuk diketahui, delapan fraksi menyatakan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup, yakni Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai NasDem, PAN, dan PKS; sementara PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang mendukung penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan delapan fraksi di DPR RI sepakat menjadi pihak terkait atau pemohon intervensi dalam judicial review sistem proporsional tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami masing-masing partai politik baik secara institusi maupun individu-individu sepakat untuk menjadi pihak terkait atau pemohon intervensi, di dalam gugatan tersebut," katanya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen
Dengan mengajukan diri sebagai pemohon, maka masing-masing dari fraksi bakal menyampaikan pendapatnya dalam sidang judicial review sistem proporsional tertutup.
"Nanti pada saat sidang-sidang, kami juga masing-masing akan diikutkan," ujarnya.
Reporter: Winda Nelfira
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
UU Pemilu mengatur segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilu.
Baca Selengkapnya
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca Selengkapnya
Usai gugatan dikabulkan, Partai Buruh mempertimbangkan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta bersama PDIP dan Hanura.
Baca Selengkapnya
PPP tidak lolos ke DPR membuktikan adanya operasi untuk menciutkan suara.
Baca Selengkapnya
Pemilu di Indonesia diatur dalam undang-undang yang jelas.
Baca Selengkapnya
Total ada delapan dari total 18 partai yang dinyatakan memenuhi ambang batas parlemen.
Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berharap PPP lolos ambang batas parlemen dari perjuangannya di MK.
Baca Selengkapnya
Awiek menjelaskan gugatan PHPU didukung berbagai alat bukti yang menunjukkan suara PPP hilang.
Baca Selengkapnya
Apa itu Pemilu penting diketahui setiap warga negara.
Baca Selengkapnya
"Hari ini juga ada putusan yang mengejutkan," kata Awiek
Baca Selengkapnya
PPP telah memerintahkan para kader untuk intensif melakukan komunikasi ke partai-partai lain di daerah.
Baca Selengkapnya