PDIP Tolak Pemilu Ditunda, Cak Imin: Saya Tunggu Dipanggil Bu Mega

Merdeka.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku menunggu dipanggil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait isu penundaan pemilu. Megawati dan PDIP salah satu partai koalisi yang menolak keras penundaan pemilu.

Cak Imin salah satu ketum parpol yang mengusulkan pemilu ditunda. Meski ramai penolakan, PKB hingga kini masih tetap konsisten mengusulkan pemilu ditunda.

"Saya menunggu dipanggil Bu Mega dulu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3).

Sampai hari ini, Cak Imin belum punya rencana bertemu dengan Megawati dalam waktu dekat ini. "Belum ketemu Bu Mega," ujar Wakil Ketua DPR RI ini.

Cak Imin juga menegaskan usulan penundaan pemilu merupakan usulnya semata. Ia membantah ada keterkaitan dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

"Tidak ada komunikasi (dengan Luhut). Ide saya, pure dari saya," katanya.

Sikap PDIP

Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengungkap, perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada jajarannya terkait isu penundaan pemilu. 

Megawati meminta bawahannya tidak menanggapi isu penundaan pemilu. Hanya ketua umum dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saja yang diberi kewenangan berbicara.

"Ibu (Megawati) perintahkan kepada kita para jajaran PDIP bahwa itu sudahlah soal itu di tangan ibu ketua umum dan sekjen," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/3).

"Yang lain kasarnya ndak usah komentar. Karena tentu mungkin landasan pikirnya jauh. Tidak mungkin kelasnya saya pembantu begini paham ga, kalau saya proses pemenangan pemilunya saja," kata Bambang.

Selain soal pemilu, Megawati juga meminta kadernya tidak bicara soal wacana reshuffle kabinet. Kata Bambang, urusan pemilu dan reshuffle merupakan kebijakan tingkat dewa. "Jadi yang lain enggak udah komentar. Sudah kebijakan tingkat dewa," ujarnya.

Sebelumnya, PDIP sudah menegaskan sikap menolak penundaan Pemilu 2024. Penolakan itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi," kata Hasto dalam keterangan tertulis diterima, Kamis (24/2).

Hasto mengingatkan bahwa Presiden sudah bersumpah untuk menjaga dan memegang teguh Undang-Undang Dasar, serta menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Atas dasar konstitusi, maka pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

"Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan Pemilu," tegas Hasto.