Pejabat Rangkap Jabatan, Dinilai Tak Optimal Jalankan Kebijakan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta para menterinya kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Bahkan, untuk sektor ekonomi dia mematok tinggi.
Pengamat Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, salah satu kuncinya adalah jangan rangkap jabatan, apalagi di posisi pertama dalam partai politik.
Diketahui ada 3 menteri yang menjabat sebagai Ketum parpol. Prabowo Subianto, Suharso Monoarfa, dan Airlangga Hartarto.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Bagaimana Prabowo menilai kinerja Kabinet? Soal evaluasi, dia tentu akan melakukannya tanpa harus memberikan target waktu-waktu tertentu.'Saya kira tidak terpaku waktu ya (evaluasi kabinet). Saya tanamkan rasa tanggung jawab, saya menggugah cinta Tanah Air. Kalau orang itu cinta Tanah Air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik,' ujarnya.
-
Apa saja yang bisa mengganggu fokus saat bekerja? Ada banyak hal yang bisa menyebabkan kesulitan fokus saat bekerja. Mulai dari kurang istirahat, stres, terlalu banyak multitasking, atau munculnya notifikasi di media sosial.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
Nama yang terakhir kini menjadi sorotan, lantaran berniat maju lagi sebagai caketum Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada bulan Desember 2019 nanti, yang diprediksi memanas.
"Pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan," kata Enny, Kamis (27/11/2019).
Menurut dia, jika rangkap jabatan, maka akan sulit bekerja. Apalagi sampai optimal.
"Kalau seorang Menteri kerjanya enggak fokus, pasti kerjanya enggak optimal," tukasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hampir semua K/L mengajukan kenaikan tunjangan kinerja ternyata rata-rata kurang optimal dalam menggunakan sistem merit.
Baca SelengkapnyaAzwar Anas tidak ingin ada kesenjangan kerja antar ASN
Baca SelengkapnyaDia mengancam bakal mencopot menteri yang kinerjanya buruk.
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu juga berlaku bagi anggota partai yang jadi kepala daerah hingga menteri.
Baca SelengkapnyaMendagri mengatakan kebanyakan tenaga honorer dari keluarga Keluarga Kepala Daerah tak memiliki keahlian khusus.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, Indonesia sudah terlalu banyak menteri di dalam suatu pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga memberikan arahan agar para menteri untuk segera menyiapkan program kerja masing-masing.
Baca SelengkapnyaMoeldoko membeberkan rapat paripurna yang digelar di IKN.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut jika Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku tak nyaman dengan situasi di kabinet.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteirnya tidak ragu melaporkan pejabat di bawahnya jika tidak puas dengan kinerjanya.
Baca SelengkapnyaAri menyatakan suasana di kabinet saat ini nyaman-nyaman saja.
Baca SelengkapnyaKinerja Gibran sebagai wali kota dinilai tidak optimal karena sering mengambil cuti untuk kampanye.
Baca Selengkapnya