Pembangunan tak merata, warga tiga TPS perbatasan RI-Malaysia golput Pilkada Kalbar
Merdeka.com - Masyarakat di tiga tempat pemungutan suara (TPS) daerah perbatasan RI-Malaysia memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
"Kami belum mengetahui penyebab masyarakat golput, yang jelas dugaan sementara tiga TPS di perbatasan," ungkap Ketua Panwaslu Kapuas Hulu, Musta'an dilansir Antara.
Tiga TPS yang melakukan golput yaitu TPS 03 Dusun Piam, Desa Tinting Peninjau, Kecamatan Empanang, TPS 01 dan TPS 02 Desa Semuntik, Kecamatan Badau yang berbatasan darat langsung dengan wilayah Sarawak, Malaysia Timur.
-
Kenapa golput merugikan? Golput bukan hanya merugikan individu saja, namun berdampak pada keberlanjutan demokrasi.
-
Apa itu Golput? Golput adalah singkatan dari ‘golongan putih’ atau berarti memilih untuk tidak memilih.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Bagaimana ajakan agar tak golput? Berikut Merdeka.com rangkum kata-kata ajakan agar memotivasi untuk tidak golput, mengingatkan kita jika suara bersama memiliki kekuatan nyata untuk memberi dan membentuk masa depan cerah bagi bangsa.
Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir menyesalkan adanya golput yang dilakukan pemilih di tiga TPS yang berada di dua kecamatan daerah perbatasan RI - Malaysia wilayah Kapuas Hulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
"Golput itu harusnya tidak terjadi, apalagi jika karena alasan listrik dan jembatan," kata Nasir, di Putussibau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Kamis.
Aksi golput diduga dilatarbelakangi persoalan tidak meratanya pembangunan. Menurutnya, untuk masalah pembangunan sebenarnya tanpa diminta masyarakat, pemerintah daerah selama ini sudah melakukan koordinasi dengan pusat. Apalagi yang berkaitan dengan listrik.
Menurutnya, masalah pembangunan tidak seharusnya membuat masyarakat memilih untuk golput. Persoalan ini akan menjadi bahan evaluasi. Di sisi lain, pemerintah tidak bisa memaksakan kehendak masyarakat dalam menyalurkan hak politiknya.
"Meskipun demikian masyarakat yang memilih golput itu suatu pilihan yang kurang tepat, sebagai warga negara seharusnya kita gunakan hak pilih," kata Nasir.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Poses kandidasi yang telah terjadi dalam Pilkada 2024 dinilai sangat jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.
Baca SelengkapnyaGerakan Anak Abah Tusuk 3 paslon tersebut dianggap sebagai bentuk kekecewaan pendukung lantaran Anies Baswedan tak diusung.
Baca SelengkapnyaMereka menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMK membuat norma pengaturan baru tentang syarat pencalonan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase suara sah partai.
Baca SelengkapnyaPeringatan darurat dengan gambar burung garuda berlatar biru menggema di media sosial. Gambar tersebut juga membanjir berbagai lini masa.
Baca SelengkapnyaGolkar akan duduk bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) membahas hasil putusan MK tersebut.
Baca SelengkapnyaMasyarakat sudah seharusnya antusias dalam mengikuti momen Pilkada 2024 ini.
Baca SelengkapnyaPutusan tersebut tercatat dalam nomor perkara 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Masinton, semua fraksi di DPR akan menjadi saksi sekaligus pelaku rusaknya demokrasi di Indonesia atas pengabaian putusan MK
Baca Selengkapnya"Hampir di semua tempat provinsi, kabupaten kota akan bisa mengubah peta ya, peta politik pencalonan nanti," kata Waketum Golkar.
Baca SelengkapnyaPuluhan pendemo berbaju putih membawa spanduk “Coblos Tiga Paslon”.
Baca SelengkapnyaPutusan ini menjadi polemik karena dibacakan beberapa hari jelang pendaftaran calon kepala daereah 27 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya