Pemerintah Harus Beri Jaminan Pilkada di Tengah Pandemi Corona Tak Makan Korban Jiwa

Merdeka.com - Anggota Komisi II Fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya meminta pemerintah dan KPU menjamin keselamatan penyelenggara dan pemilih ketika tahapan Pilkada dimulai kembali di tengah pandemi Covid-19.

Dia berkaca tragedi meninggalnya 894 petugas penyelenggara Pemilu 2019. Dari kejadian itu, pemerintah harus bisa menjamin Pilkada di tengah Pandemi tak memakan korban jiwa. Sementara Pilkada digelar di 270 daerah dengan kondisi di tengah pandemi.

"Pertanyaannya bagaimana kita jamin keamanan dan keselamatan baik itu penyelenggara ataupun masyarakat yang dalam hal ini pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada," ujar Wahyu dalam rapat kerja virtual Komisi II dengan Mendagri dan KPU, Rabu (27/5).

Wahyu minta pemerintah dan KPU menunjuk pihak yang bertanggungjawab jika jatuh korban jiwa akibat Covid-19 selama tahapan Pilkada serentak 2020.

"Pemerintah atau KPU harus bisa menunjuk siapa yang menjamin dan bertanggungjawab seandainya terjadi korban jiwa akibat Covid yang bertambah secara signifikan," kata dia.

Demokrat juga berpendapat, kualitas Pilkada serentak 2020 ini bakal lebih buruk dari sebelumnya. Wahyu menyoroti anggaran yang diprediksi akan bertambah karena penerapan protokol. Sementara anggaran di daerah tak kuat untuk melakukan penambahan.

"Dalam hal ini pemerintah dan KPU untuk konsultasi dulu dengan pemda dan buat simulasi kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan dan apakah sanggup dilaksanakan," ucapnya.