Pendukung Imam-Fadhli datangi KPU Yogya tanya keamanan kotak suara
Merdeka.com - Ribuan massa pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Imam Priyono dan Achmad Fadhli, di Pilkada Kota Yogyakarta mendatangi Kantor Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Senin (20/2). Ribuan massa ini menuntut agar KPU menjaga netralitasnya dalam proses penghitungan suara.
Anggota Tim Pemenangan Pilkada Kota Yogyakarta dari PDIP, Fokky Ardiyanto, mengatakan demonstrasi ribuan pendukung Imam Priyono-Achmad Fadhli ini merupakan yang kedua. Sebelumnya, Minggu (19/2), massa juga menggelar aksi serupa untuk menyampaikan pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada Kota Yogyakarta.
"Kami tidak percaya pada netralitas KPU. Kita menuntut agar kotak suara yang ada di KPU diamankan di kantor kepolisian. Kami meragukan keamanan kotak suara di KPU," papar Fokky, Senin (20/2).
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Siapa yang bertugas mengawasi proses pencoblosan? Wewenang Pengawas TPS termasuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran data pemilih, mengawasi proses pencoblosan, mencatat dan melaporkan segala pelanggaran yang terjadi di TPS kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta ikut serta dalam proses penghitungan suara di TPS.
-
Kenapa pengawasan pelipatan surat suara dilakukan? Dia berharap tidak ada ganguan ataupun kendalam sampai terselenggaranya Pemilu.
-
Siapa yang bertugas mengawasi Pilkada? Pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sanksi hukum bagi pelanggaran Pilkada juga diatur dalam undang-undang ini.
Fokky menambahkan, ada 794 kotak suara saat ini diamankan oleh KPU di dua tempat yaitu di Kantor KPU dan gudang KPU. Penyimpanan kotak suara, lanjut Fokky, tidak menggunakan CCTV.
"Kita sarankan ada yang mengawal dari tim paslon baik nomor 1 atau 2 tapi ditolak oleh KPU. Ketika kami tanya ada CCTV di ruang penyimpanan kotak suara, ternyata tidak ada. Baru dipasang setelah kami tanyakan. Kami khawatir ada tangan-tangan setan yang akan mengganggu kotak suara," terang Fokky.
Fokky menambahkan, ribuan massa juga mempertanyakan banyaknya surat suara tidak sah dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Yogyakarta. Menurut Fokky, ada sekitar 14.000 surat suara tidak sah.
"Kami minta semua surat suara tidak sah dibuka. Di beberapa kecamatan kami minta dibuka, oleh panitia pengawas (panwas) kecamatan sudah diizinkan. Tetapi KPPK tidak mau membuka. Ada apa ini? Kami jadi curiga," ungkap Fokky.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan penjelasan soal permintaan pemasangan CCTV di sejumlah kantor KPU oleh Polri di Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaFadil mengatakan kedatangan anggota polisi merupakan salah satu kegiatan Operasi Mantap Brata.
Baca SelengkapnyaTim hukum TPN Ganjar-Mahfud terus bergerak menyikapi terhadap berbagai bentuk intimidasi yang terjadi.
Baca SelengkapnyaKejadian bermula ketika Achmad bercerita bahwa ada dugaan intervensi dari polisi saat Pilpres berlangsung.
Baca SelengkapnyaKPU mengakui sempat kecolongan lantaran banyak yang masuk ke lokasi debat kedua capres.
Baca SelengkapnyaSusatyo menerangkan, pada operasi mantapbrata untuk pengamanan Capres-Cawapres akan dikerahkan oleh personel ring satu alias personel Mabes Polri.
Baca SelengkapnyaSebanyak 1,6 juta lebih saksi akan mengawal suara Ganjar-Mahfud dan partai pendukung pada hari pencoblosan Pemilu 2024, 14 Februari nanti.
Baca SelengkapnyaBanyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca SelengkapnyaSebanyak 2.120 personel gabungan akan mengamankan pelaksanaan debat perdana capres di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12) .
Baca SelengkapnyaCalon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenai adanya tekanan penguasa
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar-Mahfud mengungkap saksi yang mendapat intimidasi berasal dari klaster pejabat daerah.
Baca SelengkapnyaBahkan jajaran komisioner KPU pun tidak tahu pertanyaan apa yang akan disampaikan.
Baca Selengkapnya