Pengamat: Wajar Jika Megawati Rekomendasikan Risma Jadi Mensos

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, kursi Mensos diprediksi akan kembali menjadi jatah PDIP. Menurut Ujang, kabar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ditawarkan menjadi Mensos menguatkan hal itu.

"Sudah saya analisis, bahwa kursi Mensos akan diserahkan ke kader PDIP lagi. Karena itu, merupakan jatah PDIP," kata Ujang melalui pesan singkat, Senin (14/12).

Ujang percaya Risma ditawari Menteri Sosial sebagai rekomendasi langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Apalagi masa jabatan Wali Kota Surabaya itu akan segera berakhir.

"Risma akan pensiun dari Wali Kota Surabaya, tak ada kerjaan di pemerintahan, wajar jika Megawati merekomendasikan Risma untuk jadi menteri ke Jokowi," ucapnya.

Menurut Ujang cocok tidaknya Risma sebagai Menteri Sosial tentunya penilaian berada di tangan Presiden Joko Widodo serta Megawati. Hanya saja, Risma harus membuktikan kerjanya sebagai menteri, terutama tidak tersandung kasus korupsi seperti pendahulu yang sama-sama pengurus PDIP.

"Soal tepat atau tidak itu Megawati dan Jokowi yang tahu. Yang pasti kursi Mensos jatah PDIP. Soal tepat atau tidak, kita lihat saja kerja Risma ke depan. Apakah tersandung korupsi atau tidak," jelasnya.

Diberitakan, Risma dikabarkan mendapatkan tawaran menjadi Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Juliari Peter Batubara yang tersangkut kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.

"Saya dapat kabar bahwa Ibu Risma ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya Yusuf Lakaseng, Minggu (13/12) seperti dikutip Antara.

Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku belum ada informasi Presiden Joko Widodo menawarkan Risma menjadi Menteri Sosial.

"Saya belum mendengar informasi adanya tawaran Presiden Jokowi kepada bu Risma untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari," ujar Basarah kepada wartawan, Senin (14/12).

Basarah menuturkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki kewenangan dan hak prerogatif menugaskan dan mengusulkan kader PDIP menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju. Siapa kader PDIP calon pengganti Juliari tergantung keputusan Megawati.