Perludem Sebut Hoaks Bisa Buat Masyarakat Enggan Gunakan Hak Suara
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, banyaknya informasi hoaks dapat mengganggu kredibilitas Pemilu ataupun Pilpres. Bahkan, dia khawatir, nantinya masyarakat akan enggan memberikan suaranya pada hari pencoblosan.
Pernyataan ini menanggapi kabar bohong alias hoaks tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos. Sebab KPU telah mengonfirmasi kepada pihak Bea Cukai, jika informasi tersebut tidak benar.
"Kabar itu bukan hanya bisa menyesatkan pemilih, tapi juga bisa membuat publik tidak percaya pada proses Pemilu. Kalau publik tidak percaya maka bisa berdampak pada banyak hal, apatisme, keengganan memilih, sampai sangat mungkin gangguan dan intimidasi pada para penyelenggara Pemilu beserta pihak peserta pemilu atau pemilih pendukung yang kontra dengan mereka (dan kelompok politiknya)," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (3/1).
-
Apa pesan sosialisasi Pemilu 2024? 'Kami membuat kertas brosur yang berisi imbauan agar tidak mudah terprovokasi, dan juga tidak menyebarkan berita hoaks.' 'Termasuk kebencian sehingga dapat terwujudnya pemilu yang aman dan damai 2024,' katanya.
-
Mengapa masyarakat diminta waspada? BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga yang ditetapkan sejak November 2020.
-
Bagaimana sosialisasi Pemilu 2024 dilakukan? 'Kami membuat kertas brosur yang berisi imbauan agar tidak mudah terprovokasi, dan juga tidak menyebarkan berita hoaks.' 'Termasuk kebencian sehingga dapat terwujudnya pemilu yang aman dan damai 2024,' katanya.
-
Siapa yang mengimbau masyarakat untuk waspada? Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman dalam mengenali ciri-ciri uang mutilasi untuk menghindari uang rupiah yang dirusak secara sengaja tersebut.
-
Bagaimana reaksi Titiek Puspa terhadap kabar hoaks? Titiek Puspa, meski santai, mengakui kesal karena berita palsu yang menyebutkan dirinya telah meninggal dunia.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Untuk itu, dia mengimbau, masyarakat untuk bijaksana dalam merespon maupun mencerna informasi pada masa kampanye ini. Khususnya bila bernuansa kontroversi, spekulatif, ataupun provokatif.
"Pemilih harus memverifikasi pada pihak-pihak yang punya otoritas untuk menjelaskan bila ada kecenderungan mereka menerima atau mendapati informasi yang kontroversi, spekulatif, konspiratif, ataupun provokatif. Jangan tergesa-gesa menyebarkan atau percaya pasa informasi yang kita tidak tahu kebenarannya," jelasnya.
Titi mengingatkan, penyebar hoaks saat ini mampu terjerat hukum jika terbukti bersalah. Untuk itu dia meminta masyarakat agar lebih hati-hati dalam mencerna informasi.
"Hoaks sangat merusak Pemilu. Pemilih bisa membuat keputusan yang salah bila tidak hati-hati dalam mencerna informasi. Pemilih harus pastikan bahwa ia membuat keputusan kepemiluan berdasarkan berita yang benar, faktual, dan bisa dipertanggungjawabkan," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman dan jajaran Bawaslu selesai melakukan pengecekan terkait informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Rabu (2/1) malam. Arief menegaskan kabar tersebut tidak benar alias hoaks.
"Kami memastikan tidak bahwa ada 7 kontainer berisi masing-masing 10 juta surat suara yang sudah tercoblos untuk nomor 01. Tidak benar juga ada TNI AL yang menemukan itu. Tidak benar juga KPU menyita satu kontainer yang sudah terbuka tersebut. Semua berita itu bohong," jelas Arief di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Arief mengatakan akan memproses hukum pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut. Dia mengaku sudah meminta pihak polisi untuk melakukan pengusutan atas penyebaran informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat harus memiliki pemikiran kritis dalam membaca berita.
Baca SelengkapnyaPolisi mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu provokatif
Baca SelengkapnyaPolisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaFenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPolisi mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan Pilkada.
Baca SelengkapnyaHoaks dapat memecah belah persatuan bangsa, mengganggu stabilitas politik.
Baca SelengkapnyaPernyataan yang disampaikan pemerintah harus lebih simpatik, mengedepankan sisi emosional.
Baca SelengkapnyaDia ingatkan, agar menghindari fitnah demi mendukung capres tertentu
Baca SelengkapnyaJajaran Satreskrim Polres Kampar terus berupaya memberikan imbauan kepada masyarakat, demi mewujudkan Pilkada aman dan damai.
Baca SelengkapnyaDengan mengikuti tips ini, diharapkan masyarakat akan semakin waspada terhadap konten hoaks di media sosial yang berpotensi menyesatkan jelang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPegiat Mafindo Niken Setyawati berharap berita palsu dapat diminimalisasi mengingat calon-calon peserta pilkada kali ini jauh dari kontroversi.
Baca SelengkapnyaPolri bersama stakeholder kini fokus pada tanggung jawab pengamanan pemilu 2024
Baca Selengkapnya