Pimpinan Komisi I DPR: Saya tak paham dasar pemikiran Panglima TNI
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengaku heran dengan keinginan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mau TNI kembali mendapatkan hak politik. Meutya menjelaskan, sejak era reformasi, telah diperjuangkan agar TNI dapat bersikap profesional dengan hanya fokus dalam tugas utamanya, yaitu dalam hal memberikan perlindungan ke negara dan rakyat.
"Jadi saya tidak paham dasar pemikiran Panglima TNI, dan saya harap ini hanya slip lidah dan bisa dijelaskan maksud sesungguhnya dari beliau itu apa. Saya masih mencoba berpikir positif, mungkin ini salah ucap atau maksudnya berbeda dengan yang kita tangkap," kata Meutya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/10).
Meutya menilai wajar keinginan Panglima TNI agar prajurit loreng hijau itu kembali mendapatkan hak berpolitik karena melihat negara lain. Namun, Politikus Golkar ini mengingatkan, Indonesia berbeda dengan negara lain dimana memiliki sejarah untuk berkomitmen membawa TNI profesional dengan hanya fokus menjalankan tugas utamanya.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Apa tugas dari Panglima TNI? Dengan mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan nasional.
-
Mengapa Panglima TNI melakukan rotasi jabatan? “Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis,“ ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil dalam keterangannya, Minggu (27/8).
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Siapa yang didoakan oleh mantan Panglima TNI? 'Siap, satu perempuan. Tamat SMA, sekarang sedang mencoba untuk masuk IPDN,' ungkap Kapten Pandjaitan.
-
Kenapa Ganjar melibatkan mantan Panglima TNI? Selain itu, Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai wakil ketua TPN Ganjar.
"Kita telah memilih ketika reformasi bahwa kita menghendaki militer fokus kepada tugas-tugas tersebut. Dan saya khawatir kalau kita membawa-bawa kemungkinan tersebut maka menimbulkan harapan-harapan bagi militer untuk turut berpolitik praktis. Itu yang saya khawatirkan," ujarnya.
Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berharap, suatu saat nanti TNI punya hak berpolitik. Namun, Gatot menyebut, harapannya itu tidak untuk diwujudkan dalam waktu dekat.
"Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai Panglima, TNI belum siap. Entah lima atau 10 tahun lagi, yang akan datang," kata Gatot.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati berpikiran bahwa TNI AU dan Polri bakal sama-sama memiliki pesawat
Baca SelengkapnyaBerbagai masalah ditanyakan anggota dewan kepada Panglima dan jajarannya.
Baca Selengkapnya"Teruskan saya sudah ngomong saya enggak setuju yang namanya TNI-Polri mau disetarakan," tegas Megawati
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto balas menyentil Jenderal Dudung yang menanggapi ucapan Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari fraksi PDIP, Utut Adianto mengingatkan hal penting untuk Panglima TNI beserta jajarannya
Baca SelengkapnyaPanja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.
Baca SelengkapnyaMegawati melihat, RUU TNI Polri ini digulirkan untuk kembali menyetarakan kedua aparat negara itu.
Baca SelengkapnyaMegawati Sedih Lihat TNI-Polri Dibawa Lagi ke Politik Praktis
Baca Selengkapnyaiapan TNI menghadapi ancaman. Buntutnya, Megawati turut menyindir institusi Polri. Bahkan, dia mengancam bakal datangi Kapolri jika aparat berani menangkap.
Baca Selengkapnya“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto
Baca SelengkapnyaPanglima menegaskan, tindakan prajurit TNI di Polrestabes Medan itu tidak mewakili institusi.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.
Baca Selengkapnya