Pimpinan MPR Akan Temui Prabowo Minta Pandangan Soal Amandemen Terbatas UUD 1945
Merdeka.com - Pimpinan MPR akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memberikan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober mendatang. Pertemuan itu rencananya akan dilakukan di kediaman Prabowo, di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (11/10) malam.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pertemuan itu tidak hanya sekedar untuk memberikan undangan pelantikan saja. Tetapi juga akan meminta masukan Prabowo terkait amandemen terbatas UUD 1945.
"Ya sama kita akan meminta pandangan beliau selaku ketua umum partai politik besar dan mantan kandidat, kemudian Jenderal, bagaimana pandangan beliau terhadap rekomendasi yang disampaikan MPR 2014-2019 kepada kami," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10).
-
Kapan Presiden Prabowo memanggil ketua umum partai? Seperti diketahui, hari ini Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta.
-
Kapan Prabowo sampaikan sambutan? Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto memberi sambutan dalam acara buka bersama (bukber) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, di kawasan Jakarta Selatan, pada Senin (25/3).
-
Kenapa Prabowo diundang ke deklarasi? Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Forum Rektor Indonesia menyerukan: 1. Mengajak segenap komponen bangsa untuk sukseskan pemilu 2024 yg aman dan damai.
-
Siapa yang bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menemui Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang dilakukan Prabowo saat sapa ketua umum? 'Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk,' kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Kenapa Presiden Soekarno berpidato di Kotanopan? Pasca Proklamasi Kemerdekaan, kondisi pemerintahan Indonesia masih belum stabil karena banyaknya gejolak dari dalam maupun luar negeri. Akibat gejolak itu, presiden Ir. Soekarno bersama wakilnya Mohammad Hatta serta beberapa tokoh nasionalis lainnya sempat diasingkan ke Pulau Sumatra.
Sebelumnya, Pimpinan MPR menyambangi kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menyerahkan undangan pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Selain mengantarkan undangan, kedatangan Bambang Soesatyo dan para wakilnya itu juga untuk berkonsultasi terkait amandemen terbatas UUD.
"Kita meminta pandangan Berdasarkan pengalaman beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima dalam melaksanakan konstitusi. Umur konstitusi kita sudah 17 tahun dan bu Mega melaksanakan paling tidak selama 2 tahun. Bu Mega merupakan presiden masa transisi sebagai mandataris yang terakhir di MPR," kata Bamsoet usai pertemuan di Teuku Umar, Kamis (10/10/2019).
Pria yang akrab disapa ini Bamsoet menyebut, dalam pertemuan itu sepakat bahwa amandemen akan tetap terbatas dan dibuka sekuas-luasnya untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Diskusi berlangsung hangat dan kita pimpinan MPR Seperti yang kemarin sepakat memberi ruang untuk pembahasan tentang amandemen terbatas kita buka seluas-luasnya kepada masyarakat. kita ingin masyarakat ikut andil untuk memberikan masukan atas konstitusi yang akan kita jalankan ke depan," ucapnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Tinggal menunggu waktu dari Bu Mega (PDIP) dan selanjutnya terakhir meminta waktu dari presiden terpilih Pak Prabowo Subianto,” kata Bamsoet
Baca SelengkapnyaPelantikan untuk presiden dan wakil selanjutnya juga akan menggunakan ketetapan MPR.
Baca Selengkapnya"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaMereka memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan undangan pelantikan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaBamsoet juga berencana akan bertemu dengan para kandidat calon presiden pada Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Baca SelengkapnyaBamsoet juga sempat menyampaikan berbagai aspirasi yang kini bekembang di masyarakat.
Baca SelengkapnyaDalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaDewan Pertimbangan Presiden menjadi salah satu yang ikut dikaji.
Baca SelengkapnyaPDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres
Baca SelengkapnyaJK mengaku banyak membicarakan masa depan bangsa dan negara termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaNamun, Muzani belum mengetahui di mana pertemuan dengan Megawati berlangsung.
Baca SelengkapnyaPimpinan MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet telah beberapa kali bertemu dengan sejumlah tokoh nasional
Baca Selengkapnya