PKS Minta Duit Bailout Rp15 Triliun Jiwasraya Dialihkan Untuk Lawan Corona
Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah merealokasi anggaran untuk penanganan virus Corona Covid-19. Salah satunya, dia menyinggung kabar pemerintah ingin berikan bailout Rp15 triliun untuk Asuransi Jiwasraya.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan, selama ini memang ada beberapa pos anggaran pemerintah yang sifatnya bukan prioritas. Dalam kondisi wabah virus corona, sudah seharusnya anggaran yang bukan prioritas dialihkan untuk belanja kesehatan.
Karena itu, Hidayat menilai langkah Kementerian Keuangan yang merealokasi belanja modal multitahun dan transfer daerah untuk penanganan Covid-19 sebagai hal yang tepat.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Apa itu PIP Kemenag? Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
"Pemerintah juga perlu merealokasi pos anggaran lain, misalnya anggaran yang diwacanakan untuk bailout Jiwasraya Rp15 triliun," tutur Hidayat dikutip dari Antara, Jumat (20/3).
Hidayat juga meminta pemerintah untuk berhati-hati menggunakan dana tersebut agar tidak terjadi kebocoran. Dia mencontohkan dana siap pakai yang biasa digunakan ketika terjadi bencana yang tidak betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Karena itu, Hidayat meminta DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi penggunaan dana tersebut.
Selain itu, Hidayat juga meminta masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana realokasi tersebut.
"Agar penggunaan anggaran tersebut efektif dan berdaya guna untuk mengatasi pandemi COVID-19. Publik harus ikut mengawal," ujarnya.
Hidayat mengapresiasi keseriusan pemerintah menangani penyebaran virus corona.
"Saya mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang mengeluarkan kebijakan realokasi anggaran Rp27 triliun untuk mengatasi wabah corona," kata Hidayat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat terbatas bersama Presiden pada Rabu (18/3), menyatakan siap menyediakan dana sebesar Rp27 triliun menangani percepatan penanganan virus corona.
Dana tersebut berasal dari belanja modal bukan prioritas Rp10 triliun dan dana transfer daerah Rp17,7 triliun.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim
Baca SelengkapnyaAset yang dilelang merupakan bekas kantor Jiwasraya yang kini telah dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca SelengkapnyaJiwasraya telah berhasil merestrukturisasi sebesar 99,7 persen polis Jiwasraya hingga akhir tahun ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah memutuskan untuk melakukan likuidasi atau membubarkan Jiwasraya.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaJiwasraya dan PT Berdikari Insurance tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta restrukturisasi kredit terdampak pandemi kembali diperpanjang sampai tahun 2025.
Baca SelengkapnyaPernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca SelengkapnyaNantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaPengalihan PMN ini dilakukan dalam proses restrukturisasi keuangan Waskita.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca Selengkapnya