PKS Minta Jokowi Ikuti Jadwal Pemilu Usulan KPU

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah, DPR RI dan KPU belum satu suara mengenai hari pencoblosan Pemilu 2024. Keputusan belum juga diambil karena rapat yang harusnya dilakukan kemarin, ditunda.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyarankan sebaiknya Presiden Joko Widodo mengikuti jadwal Pemilu 2024 sesuai dengan usulan KPU RI. Yaitu pemungutan suara jatuh pada tanggal 21 Februari 2024. Sedangkan pemerintah mengusulkan 15 Mei 2024.

"Niat pemerintah baik, biar tidak terlalu awal ada pergerakan dan tidak terlalu lama waktu jeda antara Presiden terpilih dan waktu pelantikannya. Tapi baiknya, Pak Jokowi ikut KPU saja karena simulasi yang dilakukan sudah matang. Dan punya waktu persiapan yang cukup agar pemilu kita berkualitas," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (7/10).

Orang lain juga bertanya?

Mardani mengatakan, usulan KPU pemungutan suara pada Februari 2024 punya kelebihan memberikan waktu dan masa persiapan yang cukup bagi penyelenggara. Meski diakui berpotensi anggaran membengkak.

"Memang semua punya kelebihan dan kekurangan. Pemilu Februari 2024 kelebihannya memberi waktu dan masa persiapan yang cukup bagi penyelenggara, tapi berpotensi anggaran membengkak dan sejak awal terjadi kerumunan," kata Mardani.

Pemilu jatuh pada Mei 2024 seperti usulan pemerintah dinilai bisa memudahkan dan menurunkan anggaran. Namun kualitasnya bisa terganggu.

Mardani memberikan catatan, jika Mei 2024 maka mepet dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

"Namun jika dilihat, usulan Mei 2024 lebih berisiko, waktunya mepet dengan proses Pilkada Serentak 2024 yang sudah diikat UU Pilkada pada November 2024. Dan memang ini domain KPU untuk menetapkan karena mereka yang akan menanggung beban penyelenggaraan Pemilu 2024," ujarnya.

Menurut Mardani usulan pemerintah kurang memperhitungkan tahapan mulai dari verifikasi partai politik, waktu pendaftaran pasangan calon perseorangan di Pilkada hingga verifikasinya. KPU sudah menyatakan berat jika persiapan tidak ditambah.

"KPU sendiri mengusulkan di Februari 2024 & sudah menyatakan berat jika jumlah pekerja persiapan tidak ditambah (jika Mei). Sekali lagi, pelaksanaan di Februari 2024 akan lebih memberi kelapangan waktu dan persiapan bagi KPU. Diharapkan Pemilu berkualitas yang kita cita-citakan dapat tercapai," pungkasnya.

(mdk/lia)