Follow
PKS setuju saksi partai di TPS didanai APBN
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung kebijakan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 660 miliar dari APBN untuk dana saksi ditiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Melalui dana itu potensi kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu bisa berkurang.
Presiden PKS, Anis Matta menuturkan, selain dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, saat ini partai politik belum mampu dalam membiayai saksi sendiri.
"Kita mendukung, setuju dibiayai oleh negara karena salah satu cara untuk menghilangkan potensi kecurangan. Karena tidak mampu parpol danai saksi," kata Anis di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).
-
Kenapa PKB mempertimbangkan untuk mendukung Anies? PKB Pertimbangkan Dukung Anies Maju Pilgub Jakarta 2024 Namun, PKB juga sudah punya jagoan sendiri untuk diusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengungkapkan, partainya sudah membuka komunikasi awal dengan Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.Dia mengatakan, PKB tengah mempertimbangkan untuk mengusung Anies.
-
Bagaimana PKS mendukung Anies di Pilpres 2024? Relawan dari berbagai simpul diharapkan bisa saling mendukung dan bekerja sama memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai alasan mengapa harus memilih Anies Baswedan.
-
Kenapa PKS siap menangkan Anies di Pilpres 2024? “Dengan kolaborasi yang baik antara partai pengusung dan relawan Anies, insya Allah kita bisa memenangkan Anies di Pilpres 2024 nanti,“ harap Syaikhu.
-
Apa yang dilakukan PKB terkait dukungan Anies? PKB Pertimbangkan Dukung Anies Maju Pilgub Jakarta 2024 Namun, PKB juga sudah punya jagoan sendiri untuk diusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengungkapkan, partainya sudah membuka komunikasi awal dengan Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.Dia mengatakan, PKB tengah mempertimbangkan untuk mengusung Anies.
-
Bagaimana cara PKB memutuskan dukungan untuk Anies? 'Komunikasi awalan tepatnya, jadi secara tahapan, PKB belum mengeluarkan rekomendasi secara resmi, tapi dari hasil diskusi obrolan dari teman teman kanan kiri Mas Anies, kira kira kita akan pertimbangkan Mas Anies kalau maju lagi,' ungkap Huda saat ditemui di DPR, Jakarta, Selasa (21/5).
-
Bagaimana cara mencegah pelanggaran administrasi pemilu? Salah satu solusi untuk mencegah pelanggaran administrasi pemilu adalah melakukan pencegahan secara dini dan proaktif oleh lembaga pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga pengawas pemilu lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dia menambahkan, keputusan itu tidak melanggar undang-undang, sebab hal itu sudah diatur dalam Pemilu. Meski begitu, dalam pelaksanaan nantinya harus dikritisi agar tidak terjadi kekacauan.
"Tidak ada hal yang melanggar perundangan. Harus dikritisi lebih lanjut mekanisme penyalurannya bagaimana," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PSI berupaya untuk memastikan saksi dapat tersebar di setiap TPS.
Baca Selengkapnya
. Hingga saat ini, internal PKS belum membahas terkait ide hak angket ini. Tentu kami akan mengkaji terlebih dahulu hal tersebut," kata Kholid
Baca Selengkapnya
Aboe menilai, PDIP akan memberikan nilai tambah yang cukup besar.
Baca Selengkapnya
Anies bersama ketum partai koalisi perubahan menggelar pertemuan penting
Baca Selengkapnya
Anies menilai, hal ini menunjukkan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap penyelengara negara.
Baca Selengkapnya
Anies menilai dengan adanya inisiatif hak angket, proses di DPR bisa berjalan.
Baca Selengkapnya
Tiga parpol pendukung Anies menunggu langkah PDI Perjuangan sebagai inisiator hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Anies menjamin NasDem, PKB, dan PKS tetap solid mendukung adanya hak angket.
Baca Selengkapnya
Dalam demokrasi memang ada biaya, tetapi harus melalui cara-cara yang benar.
Baca Selengkapnya
Sekitar 820.000 Posko TPS Gerakan Rakyat telah berdiri
Baca Selengkapnya
“Sehingga kita kembali ke Undang- undang 2002. Dengan konsekuensinya KPK kembali ke lembaga independen," kata Tom Lembong
Baca Selengkapnya
PKB tidak ingin mengistimewakan seseorang saat mendaftar sebagai kepala daerah.
Baca Selengkapnya