Polemik RUU Pemilu, KPU Hanya Ikut Aturan UU yang Berlaku

Merdeka.com - Bola panas RUU Pemilu bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat. RUU tersebut mengatur nasib pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023. Jika RUU disetujui DPR, maka pelaksanaan Pilkada akan digelar bersamaan dengan Pilpres dan Pileg 2024.

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU patuh pada aturan yang berlaku. Sejauh ini, sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka Pilkada tetap digelar pada 2024. Hal tersebut menjawab terkait wacana pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

"Sebagai penyelenggara KPU mengacu pada Undang-undang. Kalau mengacu Undang-undang sekarang tentu 2024," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra dalam pesan singkat, Senin (1/2).

Meski demikian, KPU juga akan menjalankan jika keputusan DPR dan pemerintah berubah. Pada prinsipnya, kata Ilham, KPU hanya sebagai pelaksana. Maka tugasnya menjalankan setiap aturan yang sudah ditetapkan.

"Tetapi kalau nanti ada keputusan politik DPR dan pemerintah, bahwa pemilihan akan dipercepat ya kami akan laksanakan. Prinsipnya KPU akan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ilham.

Diberitakan sebelumnya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap konsisten agar Pilkada Serentak dilakukan pada 2024. Hal tersebut sudah tertulis pada amanat dan konsisten pada Undang-Undang yang ada.

"Oleh karenanya, mestinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap sesuai dengan UU yang ada, yaitu dilaksanakan serentak di seluruh wilayah negara indonesia pada tahun 2024," katanya dalam pesan singkat, Senin (1/2).

"Jadi posisi kami terhadap wacana tersebut bahwa mari kita menjalankan UU yang ada sesuai dengan amanat UU itu, UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 ayat 8, Pilkada serentak kita laksanakan di tahun 2024," tambahnya.

Bahtiar menjelaskan, dalam Undang-Undang nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015. Dalam perubahan tersebut, di antaranya mengamanatkan perubahan keserentakan nasional yang semula dilaksanakan pada 2020 menjadi 2024. Perubahan tersebut, kata dia, bukanlah tanpa dasar, melainkan telah disesuaikan dengan alasan yuridis, filosofis, hingga sosiologis.

"Nah oleh karenanya, kami berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu, tentu ada alasan-alasan filosofis, ada alasan-alasan yuridis, ada alasan sosiologis, dan ada tujuan yang hendak dicapai mengapa Pilkada diserentakkan di tahun 2024," ungkapnya.