Politikus Hanura sebut rotasi MKD buat bongkar skandal Setnov
Merdeka.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Sudding mengatakan, rotasi beberapa perwakilan fraksi di MKD untuk membongkar kasus Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Sudding menegaskan untuk menangani kasus dugaan pemalakan PT Freeport oleh Setnov harus serius sebab mempertaruhkan kepercayaan publik.
"Itu adalah untuk memperkuat MKD dalam membongkar kasus ini setransparan mungkin. Bukan karena ada kepentingan dan lain sebagainya karena ini adalah pertaruhan kredibilitas," kata Sudding di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11).
Menurut anggota Komisi III DPR ini, hampir semua fraksi mendukung langkah MKD untuk melakukan sidang terkait skandal Setnov. Dia mengklaim bahwa keputusan fraksi tersebut sudah bulat.
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
"Jadi ini pertaruhan juga dari partai," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat menjelaskan ada beberapa anggotanya yang berganti personel. Pergantian ini sifatnya bukan rotasi, akan tetapi pengganti sementara. Pergantian tersebut menjelang sidang dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi oleh Ketua DPR Setya Novanto guna meminta saham PT Freeport.
Beberapa yang berganti tersebut ialah dari partai pendukung pemerintah. Dari Fraksi Demokrat mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utomo. Sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional mengganti Hang Ali Saputra Syah Pahan dengan Sugiman, serta Ahmad Riski Sadiq digantikan A Bakrie. Kemudian, anggota Fraksi NasDem Fadholi digantikan oleh Akbar Faisal. Terakhir, Fraksi PDIP menggantikan M Prakosa dengan Henry Yosodiningrat. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Permintaan pergantian penyidik dalam menangani sebuah kasus harus adanya dasar yang kuat.
Baca SelengkapnyaKPK diduga tengah mencari tahu keberadaan mantan Caleg PDIP Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku baru mengetahui terpilihnya Setyo sebagai Ketua KPK baru.
Baca SelengkapnyaMenurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.
Baca SelengkapnyaMahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini pun tim penyidik KPK, kata Ali masih terus mendalami lebih jauh soal keberadaan Harun.
Baca SelengkapnyaDewan Pengawas menemukan praktik pungli di rutan KPK, nilainya menyentuh Rp4 miliar dan akan terus bertambah.
Baca SelengkapnyaSaid dilaporkan Maskota HJS, ketua Apdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kades Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
Baca SelengkapnyaKomisaris Jenderal Setyo Budiyanto telah resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan 2024-2029.
Baca SelengkapnyaMenurut Ketut, penyidik masih terus mendalami sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaSaut jadi saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menghormati proses hukum
Baca Selengkapnya