Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politikus PKS soal hak politik TNI: Jika berbeda, apa yang terjadi?

Politikus PKS soal hak politik TNI: Jika berbeda, apa yang terjadi? Jazuli Juwaini. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan mengejutkan terkait hak politik bagi anggota TNI. Gatot ingin agar nantinya anggota TNI memiliki hak politik seperti warga sipil dan bisa mengekpresikan pandangan politiknya.

Anggota Komisi I Jazuli Juwaini mengatakan masih butuh proses untuk TNI diberikan hak politik. Dulu, kata Jazuli, Indonesia punya pengalaman buruh saat TNI diberi kewenangan berpolitik. Sebab, tugas dari TNI adalah menjaga kedaulatan negara dan rakyat.

"Belum waktunya sekarang, mungkin 10 atau berapa tahun kemudian. Kalau mungkin sih ya sebenernya mungkin saja," kata Jazuli saat dihubungi, Jumat (7/10).

"Tapi kita sudah pernah pengalaman di republik ini, karena ketika TNI terlibat politik praktis, ada ketidak beresan. Karena dia tugas utamanya menjaga rakyat dan membela kedaulatan," sambungnya.

Menurutnya, apabila TNI diberi hak berpolitik maka dikhawatirkan tugas utamanya akan terganggu. Kekhawatiran lainnya adalah terjadi konflik kepentingan saat pemilu. Berbeda hal jika TNI telah melepas keanggotaan dan jabatannya.

"Kalau dia dibebani politik praktis. Saya khawatir tugas utamanya terganggu. Tapi kalau mereka mau terjun ke politik, sudah tidak aktif, kan terbuka," tegasnya.

Dicontohkannya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jazuli menuturkan saat SBY memutuskan untuk berkiprah di dunia politik, dan mencalonkan diri sebagai calon presiden, dia telah melepas jabatannya di TNI.

"Seperti Pak SBY, silakan aja, tidak dilarang. Kenapa saat aktif dilarang, supaya tidak conflict of interest. Contoh anda TNI, pilih A, TNI yang lain pilih B, pilih dukungan berbeda, apa yang terjadi?" tuturnya.

Oleh karena itu, Jazuli menilai TNI lebih baik menjalankan tugas sesuai tupoksinya saat ini. TNI harus fokus mereformasi dan mendekatkan diri dengan masyarakat sebelum diberikan hak untuk terlibat dalam politik praktis.

"Jauh lebih baik posisi tentara ya seperti sekarang ini. Nanti kalau sudah bagus demokrasinya, tingkat pendidikan masyarakatnya sudah bagus, ya bisa saja mungkin. Saat ini TNI harus lebih fokus mereformasi dirinya. Bagaimana bisa deket dengan rakyat, harus selalu deket," tutupnya.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Megawati Sentil TNI-Polri: Mau Disetarakan, Apa yang Mau Disetarakan?
Megawati Sentil TNI-Polri: Mau Disetarakan, Apa yang Mau Disetarakan?

"Teruskan saya sudah ngomong saya enggak setuju yang namanya TNI-Polri mau disetarakan," tegas Megawati

Baca Selengkapnya
TB Hasanuddin: PDIP, PKB, NasDem, PKS dan PPP Minta Agus Subiyanto Bawa TNI Netral di Pemilu 2024
TB Hasanuddin: PDIP, PKB, NasDem, PKS dan PPP Minta Agus Subiyanto Bawa TNI Netral di Pemilu 2024

Agus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.

Baca Selengkapnya
Janji Netralitas, Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Ancam Sanksi Prajurit Ikut Politik Praktis
Janji Netralitas, Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Ancam Sanksi Prajurit Ikut Politik Praktis

Netralitas TNI itu tertuang dalam undang-undang terkait larangan prajurit berpolitik praktis.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Baca Selengkapnya
Pro Kontra Putusan MK soal Anggota TNI-Polri dan Pejabat Tak Netral Bisa Dipidana
Pro Kontra Putusan MK soal Anggota TNI-Polri dan Pejabat Tak Netral Bisa Dipidana

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota TNI-Polri hingga pejabat negara bisa dipidana bila melanggar netralitas di Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
Disetujui Jadi Panglima, Jenderal Agus: Netralitas TNI Harga Mati
Disetujui Jadi Panglima, Jenderal Agus: Netralitas TNI Harga Mati

Agus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto ke Prajurit: Kalau Mau Berpolitik Praktis, Keluar Dari TNI!
Jenderal Agus Subiyanto ke Prajurit: Kalau Mau Berpolitik Praktis, Keluar Dari TNI!

Agus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.

Baca Selengkapnya
Larangan Tegas Panglima TNI ke Prajurit di Pemilu 2024: Foto Pose Jari hingga Tanggapi Quick Count
Larangan Tegas Panglima TNI ke Prajurit di Pemilu 2024: Foto Pose Jari hingga Tanggapi Quick Count

Panglima TNI Yudo menyampaikan sebanyak 6 hal yang dilarang dilakukan prajurit selama Pemilu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ganjar Tegaskan, PDIP Mau Lawan Gibran di Jateng
VIDEO: Ganjar Tegaskan, PDIP Mau Lawan Gibran di Jateng

Megawati berpikiran bahwa TNI AU dan Polri bakal sama-sama memiliki pesawat

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto: Bila Saya jadi Panglima TNI, Prajurit Jangan Sekali-Kali Arogan!
Jenderal Agus Subiyanto: Bila Saya jadi Panglima TNI, Prajurit Jangan Sekali-Kali Arogan!

Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berjanji seluruh prajurit TNI tidak akan bertindak arogansi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Lapangan TNI Rindam Jaya Diduga Gelar Doa Kemenangan Prabowo-Gibran, Panglima
VIDEO: Lapangan TNI Rindam Jaya Diduga Gelar Doa Kemenangan Prabowo-Gibran, Panglima "Bisa Dipidana"

Panglima TNI, Agus Subiyanto mengingatkan, netralitas TNI pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Megawati Singgung Aparat Tak Netral, Hasto PDIP: Karena Rasa Sayang Bu Mega ke TNI Polri
Megawati Singgung Aparat Tak Netral, Hasto PDIP: Karena Rasa Sayang Bu Mega ke TNI Polri

“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto

Baca Selengkapnya