Politikus PKS soal hak politik TNI: Jika berbeda, apa yang terjadi?
Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan mengejutkan terkait hak politik bagi anggota TNI. Gatot ingin agar nantinya anggota TNI memiliki hak politik seperti warga sipil dan bisa mengekpresikan pandangan politiknya.
Anggota Komisi I Jazuli Juwaini mengatakan masih butuh proses untuk TNI diberikan hak politik. Dulu, kata Jazuli, Indonesia punya pengalaman buruh saat TNI diberi kewenangan berpolitik. Sebab, tugas dari TNI adalah menjaga kedaulatan negara dan rakyat.
"Belum waktunya sekarang, mungkin 10 atau berapa tahun kemudian. Kalau mungkin sih ya sebenernya mungkin saja," kata Jazuli saat dihubungi, Jumat (7/10).
-
Apa tugas dari Panglima TNI? Dengan mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan nasional.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Mengapa Panglima TNI melakukan rotasi jabatan? “Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis,“ ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil dalam keterangannya, Minggu (27/8).
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Bagaimana hukuman diberikan pada anggota TNI? 'Kalau dia melanggar kita hukum. Ada aturannya,' imbuh Agus.
"Tapi kita sudah pernah pengalaman di republik ini, karena ketika TNI terlibat politik praktis, ada ketidak beresan. Karena dia tugas utamanya menjaga rakyat dan membela kedaulatan," sambungnya.
Menurutnya, apabila TNI diberi hak berpolitik maka dikhawatirkan tugas utamanya akan terganggu. Kekhawatiran lainnya adalah terjadi konflik kepentingan saat pemilu. Berbeda hal jika TNI telah melepas keanggotaan dan jabatannya.
"Kalau dia dibebani politik praktis. Saya khawatir tugas utamanya terganggu. Tapi kalau mereka mau terjun ke politik, sudah tidak aktif, kan terbuka," tegasnya.
Dicontohkannya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jazuli menuturkan saat SBY memutuskan untuk berkiprah di dunia politik, dan mencalonkan diri sebagai calon presiden, dia telah melepas jabatannya di TNI.
"Seperti Pak SBY, silakan aja, tidak dilarang. Kenapa saat aktif dilarang, supaya tidak conflict of interest. Contoh anda TNI, pilih A, TNI yang lain pilih B, pilih dukungan berbeda, apa yang terjadi?" tuturnya.
Oleh karena itu, Jazuli menilai TNI lebih baik menjalankan tugas sesuai tupoksinya saat ini. TNI harus fokus mereformasi dan mendekatkan diri dengan masyarakat sebelum diberikan hak untuk terlibat dalam politik praktis.
"Jauh lebih baik posisi tentara ya seperti sekarang ini. Nanti kalau sudah bagus demokrasinya, tingkat pendidikan masyarakatnya sudah bagus, ya bisa saja mungkin. Saat ini TNI harus lebih fokus mereformasi dirinya. Bagaimana bisa deket dengan rakyat, harus selalu deket," tutupnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Teruskan saya sudah ngomong saya enggak setuju yang namanya TNI-Polri mau disetarakan," tegas Megawati
Baca SelengkapnyaAgus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaNetralitas TNI itu tertuang dalam undang-undang terkait larangan prajurit berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota TNI-Polri hingga pejabat negara bisa dipidana bila melanggar netralitas di Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaAgus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Yudo menyampaikan sebanyak 6 hal yang dilarang dilakukan prajurit selama Pemilu.
Baca SelengkapnyaMegawati berpikiran bahwa TNI AU dan Polri bakal sama-sama memiliki pesawat
Baca SelengkapnyaCalon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berjanji seluruh prajurit TNI tidak akan bertindak arogansi.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI, Agus Subiyanto mengingatkan, netralitas TNI pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto
Baca Selengkapnya