Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politikus PPP Tolak Hotel Isolasi Mandiri: Jangan Membebani Anggaran Negara

Politikus PPP Tolak Hotel Isolasi Mandiri: Jangan Membebani Anggaran Negara Sidang Paripurna 2020. ©2020 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP Anas Thahir menilai fasilitas isolasi mandiri khusus anggota dewan kontra produktif. Fasilitas yang disediakan Kesekjenan ini, dinilai Anas, hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial.

"Terkait dengan fasilitas Isoman untuk anggota DPR yang terkena positif Covid yang dipersiapkan oleh Kesekjenan DPR RI saya nilai kontra produktif dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Karena pada dasarnya semua harus memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan," ujar Anas dalam keterangannya, Rabu (28/7).

Anas menilai, rumah jabatan anggota cukup digunakan sebagai fasilitas isolasi mandiri. "Rumah Jabatan Anggota cukup representatif untuk tempat Isoman karena memang tidak kontak langsung dengan masyarakat dan memiliki halaman yang cukup luas untuk aktivitas di ruangan tanpa berinteraksi langsung dengan orang lain," katanya.

Anas mengusulkan anggaran untuk menyewa hotel isolasi mandiri sebaiknya dialihkan untuk keperluan yang menyentuh langsung masyarakat yang terdampak. Anggaran negara sedang tidak baik, DPR tidak perlu membebankan untuk keperluan isolasi mandiri.

"Anggaran yang diperuntukkan sewa hotel berbintang lebih baik dialihkan untuk keperluan yang lebih penting, yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid. Kondisi anggaran negara sedang tidak baik, tidak perlu DPR membebani Anggaran Negara hanya untuk fasilitas Isoman," ujar dia.

Lebih lanjut, Anas menuturkan, jika fasilitas isolasi mandiri hanya untuk pegawai kesekjenan sebaiknya tidak perlu menggunakan hotel.

"Mungkin saja Kesekjenan menyiapkan tempat Isoman untuk pegawai Kesekjenan. Jika hal itu juga tujuannya, maka tidak perlu juga menjadikan hotel sebagai tempat Isoman sebagaimana tidak diperlukannya hotel khusus untuk tempat Isoman anggota DPR. Jika memang pemerintah hendak menyiapkan hotel untuk tempat Isoman, maka tempat tersebut harus bisa diakses semua pihak yang membutuhkan," tuturnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pramono Tolak Ide Pemindahan Balai Kota
Pramono Tolak Ide Pemindahan Balai Kota

Pramono Anung, menolak dengan tegas wacana pemindahan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke wilayah Jakarta Utara.

Baca Selengkapnya
Anies Tolak Wacana Evaluasi Kebijakan Penggratisan PBB NJOP di Bawah Rp2 M: Cara Usir Warga Miskin Jakarta
Anies Tolak Wacana Evaluasi Kebijakan Penggratisan PBB NJOP di Bawah Rp2 M: Cara Usir Warga Miskin Jakarta

Anies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.

Baca Selengkapnya
BKN Tak Bakal Paksa PNS untuk Pindah ke Ibu Kota Nusantara
BKN Tak Bakal Paksa PNS untuk Pindah ke Ibu Kota Nusantara

Pemerintah tidak memaksa untuk pindah ke daerah pengabdian, tetapi PNS pun tidak boleh untuk menolak penugasan yang diberikan kepadanya.

Baca Selengkapnya
Mahfud dan Ahok mundur dari Jabatannya, Cak Imin: Saya Legislatif, Jadi Cukup Cuti
Mahfud dan Ahok mundur dari Jabatannya, Cak Imin: Saya Legislatif, Jadi Cukup Cuti

“Kalau saya kan legislatif, tidak punya kewenangan eksekutorial (pelaksanaan kebijakan). Jadi saya cukup cuti," kata Cak Imin

Baca Selengkapnya
Capres Anies Baswedan Tolak Pembangunan IKN, Begini Respons Badan Otorita IKN
Capres Anies Baswedan Tolak Pembangunan IKN, Begini Respons Badan Otorita IKN

Anies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru: PNS yang Dampingi Istri atau Suami dalam Pilkada 2024 Harus Ambil Cuti di Luar Tanggungan Negara
Aturan Baru: PNS yang Dampingi Istri atau Suami dalam Pilkada 2024 Harus Ambil Cuti di Luar Tanggungan Negara

Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.

Baca Selengkapnya
Banyak Penghuni Nunggak, Pemilik Rusun Protes Sri Mulyani Pungut PPN Lagi dari Iuran Pengelolaan Gedung
Banyak Penghuni Nunggak, Pemilik Rusun Protes Sri Mulyani Pungut PPN Lagi dari Iuran Pengelolaan Gedung

Adjit membeberkan mayoritas anggaran pengelolaan rusun itu defisit karena banyak dari penghuni yang menunggak IPL.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN Ingatkan Jokowi Ambil Cuti jika Ikut Kampanye: Harus Jelas Kegiatan Politik dan Melayani Publik
Timnas AMIN Ingatkan Jokowi Ambil Cuti jika Ikut Kampanye: Harus Jelas Kegiatan Politik dan Melayani Publik

Timnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Tak Terlalu Penting Buat PKB Ada di Kabinet atau Tidak
Cak Imin: Tak Terlalu Penting Buat PKB Ada di Kabinet atau Tidak

PKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.

Baca Selengkapnya
Rumah Menteri di IKN Disebut Mewah, Menpan-RB: Justru Lebih Kecil Dibanding di Jakarta
Rumah Menteri di IKN Disebut Mewah, Menpan-RB: Justru Lebih Kecil Dibanding di Jakarta

Azwar Anas menuturkan tanah dan bangunan rumah menteri di IKN lebih kecil dibandingkan yang ada di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Bey Machmudin Batalkan Acara Anies, Ini Reaksi Cak Imin Ditanya Dugaan Campur Tangan Istana
Bey Machmudin Batalkan Acara Anies, Ini Reaksi Cak Imin Ditanya Dugaan Campur Tangan Istana

Cak Imin menyinggung keberpihakan menyikapi pembatalan acara Anies oleh Bey Machmudin.

Baca Selengkapnya
Kesaksian Pj Wali Kota Bekasi: Tidak Ada Arahan Pemerintah Pusat untuk Menangkan Prabowo-Gibran
Kesaksian Pj Wali Kota Bekasi: Tidak Ada Arahan Pemerintah Pusat untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Kesaksian Pj Wali Kota Bekasi Bantah Dapat Arahan Pemerintah Pusat Menangkan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya