Follow
Politisi PDIP ini ngotot DPR harus tagih alasan Jokowi batalkan BG
Merdeka.com - Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mendesak pimpinan DPR untuk bersikap tegas menanyakan pembatalan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pengajuan calon Kapolri baru yaitu Wakapolri Komjen Badrodin Haiti telah menyalahi aturan karena tidak ada penjelasan dari Presiden terkait pembatalan Budi Gunawan.
"Presiden sudah mengajukan lagi surat lain. Karena ini negara hukum maka dalam konteks ini kita harus tegas menanggapi ini. Apa alasan pembatalan Budi Gunawan? Itu harus tau," kata Masinton, saat melayangkan intrupsi pada saat sidang paripurna pembukaan sidang tahun ketiga, Senin (23/3).
Masinton melanjutkan, apabila DPR menerima begitu saja pencalonan Badrodin Haiti dan melakukan fit and proper tes, maka sama saja pemerintah telah melakukan intervensi kepada DPR. Untuk itu dia mendesak, ketua DPR melakukan hak interpelasi kepada Jokowi.
-
Mengapa Wakapolda Banten dimutasi? Serah terima jabatan juga merupakan bagian dari proses pembinaan sumber daya manusia, dalam rangka regenerasi yang dilakukan berdasarkan penilaian dan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas, komitmen dan integritas.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Kenapa Sadikin Rusli dituntut di kasus korupsi BTS Kominfo? Tuntutan Jaksa 'Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadikin Rusli oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan,' kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (21/5).
-
Apa tuntutan hukuman untuk Sadikin Rusli dalam korupsi BTS Kominfo? Jaksa menilai terdakwa Sadikin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 butir ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.. Tuntutan Jaksa 'Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadikin Rusli oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan,' kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (21/5).
-
Apa makna serah terima jabatan Wakapolda Banten? 'Serah terima jabatan ini mengandung makna yang sangat strategis.Hal itu sebagai upaya polri untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi, agar tetap mampu menampilkan performance yang optimal dalam menghadapi setiap tantangan tugas dan memenuhi harapan masyarakat yang semakin kompleks.
"Maka untuk itu sebelum menindaklanjuti itu kita harus minta penjelasan soal pembatalan itu. Kita harus meminta penjelasan sejelas-jelasnya. Untuk itu kita minta penjelasan," tegasnya.
Menurutnya, dengan meminta penjelasan dari Presiden terkait pembatalan terhadap Budi Gunawan, maka ke depannya masalah pencalonan Kapolri yang menuai kontroversi tidak terulang kembali.
"Agar tidak ada preseden ke depan, di mana sudah ada calon yang dimitain keterangan dan disetujui lalu dibatalkan. Dalam konteks ini kita harus menjaga marwah kita sebagai wakil rakyat," jelasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Namun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca Selengkapnya
Eros Djarot menilai sikap Jokowi terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo melawan hukum.
Baca Selengkapnya
Hasto mengatakan, PDIP mencintai Jokowi dan keluarganya sampai memberikan privilese yang besar.
Baca Selengkapnya
Adian menegaskan, penolakan atas permintaan tiga periode Jokowi itu karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.
Baca Selengkapnya
Hasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca Selengkapnya
Hasto menilai, pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden merupakan politik ketidakpatuhan terhadap konstitusi dan rakyat.
Baca Selengkapnya
Mereka menggugat KPU, Hakim MK Anwar Usman, Presiden Jokowi dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno.
Baca Selengkapnya
Hasto Kristiyanto mengungkap pengakuan sejumlah ketua umum partai politik yang ‘kartu trufnya’ dipegang oleh penguasa.
Baca Selengkapnya
Hubungan PDIP dengan Jokowi dikabarkan memanas, usai
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya
Dia pun salah satu tokoh yang mendatangi MK saat gelombang aksi gencar menolak pengesahan RUU Pilkada di DPR
Baca Selengkapnya
Bambang Widjojanto mengungkit wacana perpanjangan masa jabatan presiden
Baca Selengkapnya