PPP Akui Ada Poin di RUU Ketahanan Keluarga Timbulkan Kontroversi

Merdeka.com - DPR menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga. RUU ini sudah masuk di Prolegnas 2020. RUU ini banyak mendapatkan kritik. Beleid tersebut dinilai terlalu mencampuri ruang privat kehidupan pribadi keluarga.

Menanggapi hal ini, Sekjen PPP Asrul Sani mengakui, ada banyak pandangan dari masyarakat terkait RUU tersebut. Ada kelompok masyarakat yang mendukung, ada pula menolak.

"Banyak elemen masyarakat yang mengkritisi bagian tertentu, tetapi juga banyak elemen yang mengharapkan adanya sebuah UU yang bisa membentengi keluarga ini," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/2).

"Misalnya dari paham yang radikal yang mengarah pada intoleran, tidak semua paham radikal jelek, tetapi kalau yang kemudian mengarah kepada hal-hal yang sifatnya intoleran apalagi yang mengarah pada kekerasan ini yang harus dicegah," imbuhnya.

Dia pun mengakui ada sejumlah poin dalam RUU tersebut yang mengundang kontroversi. Terkait hal ini, dia menegaskan bahwa RUU tersebut masih berupa usulan.

"Ada yang menimbulkan kontroversi saya tahu, misalnya terkait dengan peran wanita, kewajiban istri. Nah itulah yang saya kita pertemukan. Itu kan baru usulan dari pengusul, belum tentu juga kemudian menjadi usulan dari pengusul itu yg akan kemudian menjadi bunyi kalau UU disahkan," ujar dia.

Pengajuan RUU Merupakan Hak DPR

Asrul pun menjelaskan, bahwa pengajuan RUU tersebut merupakan hak yang dimiliki DPR RI. Namun, ruang diskusi publik harus tetap dibuka.

"Yang paling penting itu tadi buat saya ruang konsultasi, ruang partisipasi publik harus dibuka. Sebab kalau kita bicara aspirasi, itu kan yang masuk ke DPR boleh dibilang tidak pernah tunggal," ungkapnya.

Karena itu, dia memberikan kesempatan kepada berbagai elemen masyarakat untuk memantau dan membedah RUU tersebut.

"Silakan saja berbagai elemen masyarakat kemudian menyampaikan pendapatnya. Yang paling penting tidak usah dengan ujaran kebencian lah," tandasnya.