PPP nilai Khofifah tak perlu mundur dari menteri meski maju Pilgub Jatim

Merdeka.com - Desakan agar Khofifah Indar Parawansa mundur dari jabatan Menteri Sosial terus berdatangan setelah memutuskan maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Wasekjen PPP Ahmad Baidowi mengatakan, Khofifah sebenarnya tak perlu mundur dari posisi menteri sesuai ketentuan pasal 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. PPP adalah partai pendukung Khofifah di Pilgub Jatim.

Merujuk ketentuan pasal 2 UU Pilkada, tidak diatur klausul bagi seorang menteri untuk mundur. Yang wajib mundur adalah anggota DPRD, DPR, DPD, TNI, POLRI, PNS, Kepala Desa dan pejabat BUMN/BUMD.

"Polemik terkait perlu tidaknya Khofifah Indar Parawansa mundur dari menteri sosial ketika maju pilkada Jatim sebenarnya tak perlu terjadi jika semua pihak mengembalikan pada ketentuan UU 10/2016 pasal 2," kata Awiek sapaan Baidowi saat dihubungi, Rabu (29/11).

Tak hanya Khofifah, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Bupati Banyuwangi Azwar Anas hingga Bupati Trenggalek Emil Listianto Dardak juga tidak perlu mundur dari jabatan jika tidak maju di daerah lain. Mereka hanya perlu cuti di luar tanggungan negara.

"Adapun untuk bupati/wakil bupati, gubernur/wakil gubernur atau walikota/wakil walikota mundur dari jabatannya ketika mau maju di daerah lain," tambah anggota Komisi II DPR itu.

Awiek berharap, kontestasi Pemilu 5 tahunan di Jatim itu menjadi ajang adu gagasan bagi para tokoh terbaik sekaligus berjalan lancar dan tertib.

"Nah, kami berharap pilkada Jatim menjadi ajang kontestasi gagasan dari para calon yang berpengalaman dalam memimpin sebuah institusi, pilkada Jatim harus sejuk, aman, dan damai," tutur Awiek.

Hal ini berbeda dengan pandangan NasDem. Bahkan NasDem mensyaratkan Khofifah harus mundur dari menteri sosial jika maju Pilgub Jatim. PPP dan NasDem adalah partai pendukung Khofifah.