Prabowo sindir ketum parpol kubu Jokowi tak mau bahas UUD '45 pasal 33

Merdeka.com - Capres Prabowo Subianto banyak mengkritik para elite dalam pidatonya saat menghadiri pembukaan Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Kamis (11/10). Dalam kesempatan itu, Prabowo juga banyak mengkritik pemerintah atas kondisi perekonomian Indonesia.

Kelakuan para elite pemimpin di negeri ini menurutnya harus dikoreksi. Pasalnya, lanjutnya, para elite Indonesia telah gagal mengelola perekonomian Indonesia.

"Harus ada keberanian untuk mengoreksi diri kita. Kita harus berani untuk mengoreksi sistem yang salah, kembali ke jalan yang benar sesuai dengan rancang bangun yang ditetapkan, yang digariskan oleh pendiri-pendiri bangsa kita," jelasnya di Pondok Pesantren Minhajurossyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Menurutnya, para elite saat ini tak pernah membicarakan Pasal 33 UUD 1945. Pasal itu menjamin bahwa semua kekayaan di negara ini dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bahkan, ia menyindir, tak ada ketua umum parpol yang membahas pasal tersebut kecuali ketua umum parpol yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi.

"Adakah ketua umum parpol lain yang bicara Pasal 33? Mungkin yang ada sekarang di koalisi yang saya pimpin," ujarnya.

"Membahas saja Pasal 33 bahkan tidak mau," sambungnya.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menuding sejumlah ekonom pernah datang ke DPR meyakinkan anggota DPR agar Pasal 33 dihilangkan. "Beberapa tahun yang lalu banyak ekonom-ekonom kita yang datang ke DPR RI yang berusaha meyakinkan agar pasal ini dihilangkan. Pasal 33 dihilangkan," jelasnya.

Prabowo mengatakan banyak pihak yang tidak menyukainya karena sering membicarakan Pasal 33 ini. Ia pun jarang diundang ke berbagai acara di Fakultas Ekonomi berbagai kampus karena sering bicara Pasal 33 ini.

"Pasal 33 ini enggak laku karena sebagian besar Fakultas Ekonomi kita menganut neolib. Padahal di Barat, neolib sudah mulai ditinggalkan. Pemimpin IMF sendiri yang sekarang Christine Lagarde sudah mengatakan bahwa neoliberal salah. Hilary Clinton mengatakan neoliberal salah. Bahkan Sri Paus Prancis mengatakan salah," tutupnya.