Raker di Komisi IX DPR diboikot anggotanya

Merdeka.com - Usai Rapat Paripurna DPR, anggota Komisi IX DPR seharusnya menghadiri rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Jiwa. Namun, hanya lima anggota dan pimpinan yang hadir dalam rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB itu.

Pimpinan Komisi IX yang hadir adalah wakil ketua Nova Riyanti Yusuf (Fraksi Demokrat) dan wakil ketua Soepriyatno dari Fraksi Partai Gerindra.

Minimnya kehadiran anggota Komisi IX DPR dalam pembahasan itu disinyalir ada pemboikotan dari anggota lainnya.

"Belum pada datang. Kami tadi datang pukul setengah dua, tapi sampai sekarang belum mulai-mulai. Malah belum pada datang anggotanya," ujar pejabat salah satu kementerian yang enggan disebutkan namanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).

Sesuai agenda, rapat sedianya digelar pukul 14.00 WIB dengan empat mitra kerja dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri.

Beberapa pejabat dari empat kementerian yang mewakili pimpinannya masing-masing sudah datang ke ruang kerja Komisi IX di Nusantara I Gedung DPR. Bahkan, mengantisipasi keterlambatan sebagian mitra kerja datang sekitar pukul 13.30 WIB.

Saat dikonfirmasi, anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah membenarkan adanya boikot tersebut. Poempida sendiri tidak hadir dalam rapat kerja tersebut padahal dirinya ada di DPR.

Menurut Poempida, semua ini dilakukan lantaran ada rasa tidak puas pada gaya kepemimpinan dua pimpinan di Komisi IX.

"Di Komisi IX ini kami melihat ada pimpinan tertentu sudah menjalankan basis penyelenggaraan di DPR tidak sesuai tata tertib UU MD3," kata Poempida kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/2).

Politisi Golkar itu menjelaskan, ketidakharmonisan di internal Komisi IX sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir ini. Poempida enggan membeberkan secara detail akar masalah tersebut. Namun, ia mengakui ada pimpinan yang seringkali sesuka hati menggunakan dan lalu membatalkan penggunaan ruangan rapat Komisi IX.

"Ada dua pimpinan (yang diboikot). Ini menjadi semangat bersama, dalam konteks memberi pelajaran bahwa enggak ada bedanya antara anggota dan pimpinan. Saya pikir kalau enggak paham UU MD3 enggak perlu jadi pimpinan," jelas Poempida.

Poempida menambahkan, boikot tersebut hampir dilakukan oleh semua fraksi. Kecuali Fraksi Partai Demokrat dan Gerindra.

"Ini (boikot) akan terus berjalan sampai mereka sadar dan meminta maaf serta berjanji tak akan mengintervensi putusan rapat Komisi IX," tandasnya.