Rasiyo-Abror tak lolos pilkada, PAN laporkan KPU ke DKPP dan Bawaslu

Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) berniat akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Viva Yoga Mauladi mengatakan, pelaporan itu terkait KPU Surabaya yang menggagalkan pasangan Rasiyo dan Dhimam Abror dalam Pilkada Surabaya.

"Pasangan yang diusung PAN dan Partai Demokrat dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat. Kita akan melaporkannya karena calon wali kota dan wakil wali kota ditolak" kata Viva saat dikonfirmasi merdeka.com, Jakarta, Senin (31/8).

Viva pun mengungkapkan, ada keterlibatan oknum yang tak bertanggung jawab untuk menggagalkan keduanya sebagai Walikota Surabaya.

"Dari verifikasi administrasi KPU Surabaya menyatakan ada perbedaan hasil scan dalam surat keputusan dewan pengurus pusat (SK DPP) asli, tidak diserahkan ke KPU Surabaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," terangnya.

Meskipun adanya pelaporan, PAN akan kembali mencalonkan pasangan Rasiyo dan Dhimam Abror sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dengan mengeluarkan kembali SK baru.

"DPP PAN mengeluarkan SK baru yang langsung ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen PAN. Bahkan sebagai ketua, Zulkifli Hasan akan mendatangi komisi tersebut jika diperlukan. Maka tak perlu menggunakan uji forensik untuk membuktikan keaslian surat tersebut," jelasnya.

Namun, kata dia, apabila Abror masih terkendala dalam persyaratan maka partai pengusung akan menggantinya dengan calon Wali Kota baru. "Sampai batasnya Abror masih terkendala prasyarat bukti pembayaran pajak, kita putuskan untuk menggantinya. Karena sudah ada bakal calon alternatif yang diusung. Berdasarkan keputusan bersama Partai Demokrat di beberapa hari ke depan," katanya.

Baginya, berbagai upaya yang dilakukan PAN sebagai bentuk keseriusan partai untuk menjalankan pemilihan secara langsung dalam menjalankan pilar demokrasi.

"PAN serius dan tidak main-main dalan melaksanakan prosedur dan mekanisme demokrasi di Pilkada. Pilkada adalah sarana melaksanakan kedaulatan rakyat. Jadi, tak ada calon boneka dan jadi-jadian," pungkasnya.