Rekonsiliasi nasional tidak pengaruhi proses hukum
Merdeka.com - Partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dikabarkan akan melakukan rekonsiliasi dan mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Karena sebelumnya koalisi ini mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun, jika ini benar terjadi maka seharusnya tidak berpengaruh terhadap visi misi koalisi.
Dosen Komunikasi Politik Universitas ?Moestopo Beragama Bayquni mengatakan, ada dua kondisi krusial yang akan dilalui Indonesia. Pertama adalah pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres pada 22 Juli mendatang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya ada kemungkinan hasil ini akan berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Melihat kondisi demikian, maka berbagai macam langkah dilakukan, mulai dari pengawalan suara dari hulu hingga hilir, yang hingga saat ini masih dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, hingga munculnya wancana dari wilayah istana tentang akan diadakannya rekonsiliasi nasional," jelasnya dalam rilis yang diterima merdeka.com, Jumat (18/7).
-
Bagaimana efek persatuan Jokowi dan Prabowo? “Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum,“ sambungnya.
-
Siapa yang mengklaim telah menyatu dengan Jokowi? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Kenapa Irhan Nugraha menekankan persatuan pasca Pilkada? 'Tetap jaga kesatuan dan persatuan NKRI, saling menjaga kesantunan pasca-Pilkada,' ujar mantan narapindana terorisme (Napiter) Irhan Nugraha dalam keterangannya, Rabu (27/11).
-
Siapa yang mengingatkan tentang pentingnya persatuan pasca Pilkada? 'Tetap jaga kesatuan dan persatuan NKRI, saling menjaga kesantunan pasca-Pilkada,' ujar mantan narapindana terorisme (Napiter) Irhan Nugraha dalam keterangannya, Rabu (27/11).
-
Kenapa Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Kita perhatikan saat ini, meskipun putaran pileg atau pilpres ini belum selesai Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan series cawe-cawe putaran berikut untuk memanfaatkan instrumen parpol mana yang bisa 'ditunggangi' untuk tetap berkuasa,' kata Andreas Hugo, saat dikonfirmasi, Senin (11/3).
-
Apa penyebab utama persatuan bangsa? Sebuah bangsa dapat bersatu menjadi satu kesatuan, umumnya karena memiliki rasa senasib dan seperjuangan akibat sejarah yang terjadi dan membentuknya.
Dia menambahkan, langkah rekonsiliasi adalah cara yang menguntungkan untuk dilakukan Jokowi, jika memenangkan rekapitulasi suara mendatang. Karena langkah ini mencerminkan idiologi Indonesia Pancasila, terutama sila ke tiga, Persatuan Indonesia.
"Karena dengan rekonsiliasi nasional itulah terbangung semangat persatuan yang telah lama tertanam di dalam idiologi bangsa kita, yaitu Pancasila," jelasnya.
Namun Bayquni mengingatkan, persatuan ini bukan ?berarti membiarkan jika kasus menjerat partai yang akan berekonsiliasi dapat ditanggalkan atau diampuni. Karena jika melakukan hukuman berat maka, Jokowi seharusnya tetap menegakan hukum.
"Karena memang rekonsiliasi nasional bukanlah membiarkan kejahatan tidak dihukum dan menciptakan imunitas bagi pelanggar hak asasi manusia serius.? Tetapi rekonsiliasi nasional dilakukan untuk menyelesaikan berbagai perbedaan yang ada," tutupnya.
"Artinya bila persoalannya tentang? kemajuan Indonesia, mari lakukan tindakan yang nyata untuk itu dan yang terkena delik hukum biarkan kasus itu berjalan sesuai kaidah hukum dan tidak ada imunitas hukum untuk itu," tambah Bayquni. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut AHY, Indonesia merupakan negara yang besar, sehingga perlu kolaborasi bersama dalam lima tahun ke depan.
Baca SelengkapnyaGerindra tak mau mengomentari lebih jauh. Sebab menurutnya, putusan MKMK berada di ranah etik hakim dan sanksi sudah dikeluarkan.
Baca SelengkapnyaKapolda menegaskan kerusuhan tersebut merupakan masalah komunikasi antara dua organisasi massa tersebut tidak ada kaitan dengan dua parpol.
Baca Selengkapnya