Revisi UU MD3 disahkan, ini pasal-pasal jadi sorotan

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (RUU MD3). Disahkannya UU MD3 dengan penambahan sejumlah pasal dinilai sejumlah kalangan bakal menjadikan DPR sebagai lembaga yang kebal hukum.

Di pasal 122 huruf K misalnya. MKD bisa melaporkan perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR

Kemudian pasal 245. Pasal ini mengatur pemanggilan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan

Orang lain juga bertanya?

Perubahan juga terjadi pada Pasal 73 terkait kewajiban seluruh warga Indonesia untuk memenuhi panggilan DPR. Dalam aturan yang baru disahkan terdapat aturan mekanisme pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga itu dengan meminta bantuan pihak kepolisian sesuai dengan ayat 5.

Terakhir perubahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Masih-masing mendapat penambahan kursi wakil pimpinan sesuai diatur dalam Pasal 15, Pasal 84, dan Pasal 260.

Munculnya sejumlah pasal baru khususnya pemanggilan paksa dalam rapat DPR, hak imunitas DPR, dan mengkriminalisasi penghinaan terhadap DPR menjadi sorotan sejumlah pihak. Kehadiran frasa baru dalam ketiga pasal tersebut dinilai membawa kegelapan bagi demokrasi.

"DPR dan parpol bagi saya kehilangan otoritas moral untuk bicara demokrasi serta hak masyarakat sipil yang ada didalamnya, karena mereka secara berjamaah 'membunuh' demokrasi yang sudah dibangun sejak reformasi lalu," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Selasa (13/2).

Dia mengatakan, dengan 3 tambahan pasal tersebut menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi. Dia melihat dengan disahkannnya UU MD3 tersebut menunjukkan bahwa watak politisi di DPR anti kritik.

"Watak Otoritarian menjadi virus yang menyebar dan menjangkit semua politisi yang memiliki kekuasaan," tandasnya.

(mdk/gil)