Rhoma Irama: Jokowi jangan dulu jadi presiden!
Merdeka.com - Bakal calon presiden (capres) dari Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Rhoma Irama tidak setuju jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan diri sebagai capres pada pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang. Sebab, Jokowi mengemban tugas untuk menyelesaikan semua persoalan Jakarta sebagai kepala daerah.
"Kita minta kepada Jokowi untuk menyelesaikan tugasnya dahulu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jangan dulu jadi presiden," ungkap Rhoma kepada wartawan saat tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Jumat (9/5).
Rhoma memiliki kenangan tersendiri pada Jokowi. Saat kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012 lalu, Rhoma pernah bersikap sinis terhadap mantan wali kota Solo itu. Rhoma yang saat itu menjadi salah satu dari barisan artis pendukung pasangan Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli (Foke-Nara) pernah berceramah di sebuah masjid di Tanjung Duren, Jakarta Barat.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Siapa yang minta Jokowi selesaikan masalah Rempang? Hisyam melanjutkan, PP Parmusi juga memohon kepada Jokowi agar bisa menyelesaikan persoalan rempang.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
Saat itu, Rhoma berceramah dan menyarankan jamaah untuk tidak memilih pemimpin yang tidak seakidah. Dia bahkan menuding ibu Jokowi bukan seorang muslim. Ceramah itu akhirnya membawa Rhoma pada pemeriksaan oleh Panwaslu DKI Jakarta.
Setelah sempat menjalani pemeriksaan, Rhoma yang diduga melakukan kampanye terselubung dengan menggunakan isu SARA, bebas dari segala tuduhan. Panwaslu menyatakan tuduhan terhadap Rhoma tidak terbukti. Tim Sukses Foke-Nara juga membantah jika si Raja Dangdut adalah salah satu juru kampanye pasangan tersebut.
(mdk/tts)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan akan tetap rutin mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, meski sudah purna tugas menjadi Presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan RUU Daerah Khusus Jakarta merupakan usulan DPR.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyeknya.
Baca SelengkapnyaSidang kabinet dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan membaca doa.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo
Baca SelengkapnyaJokowi dalam arahannya menegaskan Istana Garuda IKN tidak ada bau kolonial Belanda
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan dirinya ingin gubernur serta wakil gubernur Jakarta ditentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan para relawan untuk tidak memilih pemimpin yang hanya ingin menikmati kenyamanan dan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur membutuhkan waktu
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para pejabat TNI dan Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis 12 September 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemerintah tidak akan terburu-buru memulai operasional IKN.
Baca Selengkapnya