Saat PDIP bandingkan kinerja Ahok dan Risma

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum menentukan siapa yang bakal diusung sebagai calon gubernur di Pilgub DKI 2017. Belakangan, dukungan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menguat di kalangan internal dan masyarakat.

Ketua DPP PDIP Arteria Dahlan menilai, kinerja Risma sesuai dengan yang ditentukan oleh garis partai. Berbeda dengan Ahok yang dinilai memimpin DKI sangat jauh dengan cara-cara yang diinginkan oleh PDIP.

"Risma melakukan kontrak politik kebangsaan dengan PDIP, kita menerapkan sasaran target. Bedanya, Risma dalam mengimplementasikannya sesuai dengan pengalaman Bambang DH, satu nafas dengan ideologi kepartaian, sehingga enak," kata Arteria saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (5/8).

Dia mengatakan, di bawah kepemimpinan Risma, rakyat Surabaya menjadi tenang. Tidak ada ancaman yang dilakukan kepada para birokrat di bawah Pemkot Surabaya.

"Kami tidak perlu banyak meyakinkan publik dengan perilaku pemerintahan, rakyat sudah adem ayem, itu yang ingin dihadirkan ke DKI, kalau hanya mengejar tujuan tercapai hanya untuk segelintir orang, semua orang bisa," kata Arteria menyindir Ahok.

Sementara itu, Arteria menegaskan, kepemimpinan Ahok jauh dari ideologi PDIP. Menurut dia, PDIP lebih mengutamakan rakyat dalam hal pembangunan, bukan justru memberikan karpet merah bagi kapitalis.

"Kepemimpinan Ahok jauh dari ideologi partai, jauh dari pembangunan kerakyatan, jauh bagi pemerintahan yang pro rakyat. PDIP berkuasa tidak hanya mengejar tujuan, tapi dalam mencapai tujuan betul-betul bermanfaat dan dirasakan kehadiran pemerintah oleh rakyat, kalau cuma mencapai tujuan saat berkuasa, semua orang bisa, tapi proses nya," kata Arteria.

Anggota Komisi II DPR ini menyatakan, capaian Ahok pimpin Jakarta selama ini merupakan hasil kontrak politik dengan PDIP. Dia minta Ahok jangan banggakan capaiannya, sebab itu adalah hasil PDIP juga.

"Jadi jangan terlalu bangga dengan pencapaian yang sudah ada di DKI, itukan yang terjadi di DKI sekarang adalah kontrak politik PDIP dengan Jokowi-Ahok. Bagaimana akses pelayanan publik lebih ramah kepada masyarakat, busway banyak bukan karena ahok, revitalisasi kawasan kumuh itu kan PDIP," terang dia.