'Saktinya' Setya Novanto tak diganggu Golkar kubu Agung
Merdeka.com - Pengurus Partai Golkar hasil Munas Ancol, telah mendaftarkan susunan pengurus DPP ke Kementerian Hukum HAM, Selasa (17/3). Total ada 377 nama yang disetorkan. Beberapa nama merupakan pengurus Golkar hasil Munas Bali yang berbalik arah.
Selain mendaftarkan kepengurusan, Golkar kubu Agung juga melakukan pergantian ketua fraksi di DPR dan MPR. Ade Komaruddin yang menjadi ketua fraksi di DPR digantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Sedangkan ketua fraksi di MPR yang dijabat Hardi Susilo diganti Agun Gunanjar.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR yang dijabat Bambang Soesatyo juga akan diserahkan kepada Melchias Marcus Mekeng. Politikus asal NTT itu juga diproyeksikan menggantikan Fadel Muhammad sebagai ketua Komisi XI DPR.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
Yang menarik, dari berbagai perombakan itu, nama Ketua DPR Setya Novanto lolos dari 'reshuffle'. Padahal, Setya selama ini dikenal sebagai loyalis Aburizal Bakrie dan menjabat sebagai wakil ketua umum dalam kepengurusan hasil Munas Bali.
Sepertinya, kubu Agung berpikir dua kali untuk mencopot Setya. Mereka malah meminta pengusaha yang punya bisnis di NTT itu untuk fokus memimpin DPR.
Berikut beberapa pernyataan kubu Agung yang menjamin posisi Setya Novanto aman sebagai ketua DPR.
Kubu Agung sudah berkomunikasi dengan Setya
Ketua DPR Setya Novanto yang juga loyalis Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) dikabarkan akan membelot untuk masuk ke kepengurusan Golkar Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Kubu Agung Laksono pun mengklaim bahwa sudah ada pembicaraan agar Setya gabung dengan kepengurusan Munas Ancol.Wakil Ketua Umum Golkar Munas Ancol Priyo Budi Santoso membenarkan sudah melakukan pembicaraan dengan Setya Novanto. Namun, ia membantah Setya telah sepakat untuk bergabung dengan Golkar Munas Ancol."Sudah berkomunikasi. Tapi belum," kata Priyo di kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jl Teuku Umar, Jakarta, Senin (16/3).Namun, bantahan Priyo tersebut terkesan ambigu. Sebab, Priyo memastikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR tak akan dilengserkan seperti posisi Ketua Fraksi Ade Komaruddin dan Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo."Ya yang jelas posisi Ketua DPR dan MPR tidak akan diganti," katanya.
Golkar kubu Agung minta Setya Novanto fokus pimpin DPR
Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Ancol, Zainudin Amali menyatakan tidak meminta Ketua DPR Setya Novanto untuk menjadi pengurus. Hal itu bertujuan agar Setya Novanto fokus memimpin DPR."Dia harus netral sebagai pimpinan lembaga, dia harus memimpin dewan," kata Zainudin Amali di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Neli Murni Jakarta, Selasa (17/3).Menurutnya, Setya Novanto adalah kader Golkar yang baik dan patuh pada hukum. Maka dari itu, posisinya sebagai ketua DPR tidak perlu dievaluasi."Sebagai kader Golkar, dia akan taat asas. Dia tak dapat jabatan, kami tak akan ganggu beliau," terang dia.
Setya dianggap bisa berkolaborasi dengan kubu Agung
Golkar versi Munas Ancol memastikan tidak akan menendang posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR. Ketua Mahkamah Partai Golkar versi Munas Ancol Lawrence Siburian mengatakan Setya tidak akan diganti jika masih sejalan dengan Golkar kubu Agung Laksono."Pak Setnov bisa berkolaborasi, bisa bekerjasama maka kita pertahankan. Kalau tidak terpaksa kita tidak masukkan," kata Lawrence di Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (17/3).Lawrence mengklaim jika Setya Novanto pada prinsipnya mendukung kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono yang sudah disahkan oleh pemerintah. Lebih lanjut, ia berharap Setya Novanto mau mengikuti jejak Mahyudin yang membelot masuk ke kepengurusan Golkar Munas Ancol."Saya harap begitu (membelot)," ucapnya.Kubu Agung Laksono akan segera merombak fraksi di DPR sebelum masa sidang tanggal 23 Maret. Lawrence baru mau membeberkan bahwa posisi ketua Komisi XI dan Komisi II yang akan diganti."Komisi XI jadi Melchias Mekeng, Komisi II Airlangga Hartarto," tandasnya.
(mdk/siw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut menyarankan Golkar fokus untuk membesarkan perolehan suara di DPR.
Baca SelengkapnyaDPD Golkar NTT menyatakan tunduk pada Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaPDIP mengaku tak mau memikirkan sikap Budiman yang mendukung Prabowo.
Baca SelengkapnyaGibran mengajak semua untuk berpikir positif, mengingat saat ini masih bulan suci Ramadan.
Baca SelengkapnyaHasto meminta Presiden Jokowi netral, dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaHeru dianggap tak akan menjadikan jabatan gubernur Jakarta sebagai batu loncatan.
Baca SelengkapnyaPDIP menjadikan energi kekecewaan itu menjadi semangat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaLuhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca SelengkapnyaSebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaPKB menghargai dinamika yang terjadi di Golkar dan memandangnya sebagai urusan internal partai.
Baca SelengkapnyaPeristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca Selengkapnya