Follow
Salim Segaf: PKS Tolak Politik Uang, Ganti dengan Politik Pelayanan
Merdeka.com - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, bahwa partainya menolak politik uang. Menurutnya, PKS melakukan politik pelayanan untuk kepentingan rakyat.
"Kita tegaskan bahwa PKS menolak politik uang dan menggantinya menjadi politik pelayanan, pemberdayaan, untuk kepentingan rakyat Indonesia," kata Salim di Apel Siaga PKS, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (26/2).
Salim menambahkan, PKS juga menolak kriminalisasi jelang Pemilu 2024. Dia berkata, penegakan hukum harus dilakukan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim bantu KPU dalam Pemilu 2024? 'Kami akan membantu sesuai kebutuhan KPU kabupaten/kota. Seperti Mahulu ini, katanya butuh tambahan mobil untuk distribusi logistik ke kecamatan, karena mobil mereka hanya satu. Ya, tentu akan kami bantu pinjamkan,' ujar Akmal.
-
Siapa yang didukung oleh PKB untuk Pilgub Jakarta 2024? PKB Pertimbangkan Dukung Anies Maju Pilgub Jakarta 2024 Namun, PKB juga sudah punya jagoan sendiri untuk diusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengungkapkan, partainya sudah membuka komunikasi awal dengan Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.Dia mengatakan, PKB tengah mempertimbangkan untuk mengusung Anies.
-
Siapa yang diusung PKS untuk Pilgub Jakarta 2024? 'Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS pada rapatnya di hari Kamis, 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur dan Bapak Mohamad Sohibul Iman sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024,' kata Syaikhu.
-
Bagaimana PKD membantu Pilkada 2024? PKD atau Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa merupakan salah satu bagian dari badan adhoc yang akan membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Apa saja jenis pelanggaran Pemilu 2024? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
"Menolak kriminalisasi dengan alasan politik, karena penegakan hukum dilakukan untuk menunjukkan keadilan bagi rakyat seluruh Indonesia. Seluruh warga sama kedudukannya di hadapan hukum, baik presiden atau tukang tambal ban, baik pengemudi ojol atau konglomerat, baik jenderal, kopral atau bharada, semua harus tunduk," ujarnya.
Lebih lanjut, Salim mengatakan, keragaman suku, agama dan status sosial bukan alasan untuk membuat bangsa ini pecah belah. Menurutnya, keragaman justru menjadi modal dasar untuk menjaga kesatuan bangsa.
"Hari ini kita telah membuktikan bahwa keragaman suku, agama dan status sosial bukanlah alasan untuk kita berpecah belah. Bahkan kemajuan itu sebagai modal dasar untuk menjaga kesatuan bangsa," pungkasnya.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Salim berharap, agenda Rakernas PKS dapat membangun kolaborasi dalam membangun bangsa.
Baca Selengkapnya
Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
Partai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.
Baca Selengkapnya
"Menghindari adanya dana dana yang berasal dari kegiatan ilegal untuk dipergunakan untuk pembiayaan atau kontestasi politik ini," kata Ketua PPATK.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta presiden maupun presiden terpilih tidak cawe-cawe dalam Pilgub Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca Selengkapnya
Tiga nama itu merupakan kader PKS. Tidak ada tokoh dari luar PKS.
Baca Selengkapnya
Sebagai partai pemenang di pileg 2024 PKS ingin kadernya menjadi cagub atau cawagub.
Baca Selengkapnya
Firli berharap tak ada politik uang dalam kontestasi lima tahunan ini.
Baca Selengkapnya
Ahmad Syaikhu menegaskan sikap PKS itu di hadapan Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Bakal Cawapres Muhaimin Iskandar.
Baca Selengkapnya