SBY ingatkan Polri tetap netral dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019
Merdeka.com - Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato politik awal tahun di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Cibinong, Jumat (5/1). Pidato itu disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Dalam pidato itu, ada lima poin penting yang disampaikan SBY. Salah satunya ia meminta agar jangan ada campur tangan negara dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. Penyelenggara negara harus tetap menjaga netralitasnya.
"Partai Demokrat mengingatkan netralitas negara termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI mutlak adanya. Negara harus netral dan tidak boleh berpihak," jelasnya.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Bagaimana cara menjaga kerukunan di pemilu dengan dialog? Mengadakan dialog antara partai politik, calon, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama. Dialog semacam ini dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
SBY menegaskan tak boleh elemen negara ikut campur dalam upaya memenangkan kandidat atau parpol tertentu baik dalam Pilkada maupun Pemilu. Penggunaan keuangan negara harus diawasi dan diperiksa.
"Jangan sampai uang negara digunakan untuk kepentingan kandidat dan parpol-parpol tertentu. Cegah kolusi dan konspirasi antara elemen negara termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI dengan parpol-parpol tertentu. Kalau terjadi ini merupakan kejahatan politik yang sanksinya berat," tegasnya.
Selain itu ia juga mengingatkan agar pemerintahan mencegah kriminalisasi lawan politik. "Jangan permainkan hukum dengan kepentingan politik. Jangan dikira pihak lain tidak tahu. Jangan kira rakyat kita bodoh dan mau dibodoh-bodohi," ujarnya.
Bagi kandidat Pilkada dari latar belakang TNI atau Polri juga memiliki aturan dan ketentuan. Mereka harus menjaga etika dan jangan sampai jadi pergunjingan masyarakat.
SBY juga mengajak semua pihak menjunjung moral dan etika politik menyambut Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Semua pihak wajib berbuat untuk mewujudkan berlangsungnya kontestasi politik yang jujur, adil, demokratis serta bebas dari kecurangan dan pelanggaran.
"Apalagi yang amat keterlaluan. Tidak menghalalkan segala cara apalagi yang bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan Pemilu. Tidak menghancurkan pesaing-pesaingnya dengan kekuatan yang besar-besaran meskipun persaingan bisa sangat keras tapi selalu ada batasnya," jelas Presiden dua periode ini.
Penggunaan kekerasan dan kekuatan fisik bukan cara yang patut dan prinsip kompetisi yang sehat harus dipegang yaitu persaingan dalam persatuan. Setelah pemungutan suara dilakukan hasilnya harus dihormati dan diterima.
"Setiap kandidat dan parpol tentu ingin menang tapi harus siap juga menerima kekalahan. Partai Demokrat pernah menang pernah kalah. Kalau menang kami bersyukur dan tentu senang tapi tetap jaga perasaan yang kalah. Kalau kalah kami tawakal menerima secara ksatria dan langsung ucapkan selamat kepada yang menang. Tidak memelihara dendam dan kebencian kepada penerus-penerus kita. Inilah indahnya sportivitas berkompetisi dan beradab," terangnya.
Pidato awal tahun SBY dihadiri kader Demokrat tak hanya yang ada di Kabupaten Bogor tapi juga kader Jawa Barat secara umum dan dari berbagai daerah lainnya. Hadir juga pengurus DPP seperti Sekjen Hinca Pandjaitan, Edi Baskoro Yudhoyono, Roy Suryo dan lainnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini
Baca SelengkapnyaFadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Baca SelengkapnyaMabes Polri diingatkan kembali soal netralitas saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaKapolres Indragiri Hulu (Inhu) AKBP Fahrian Saleh Siregar mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk menjaga netralitas selama Pilkada serentak
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaPada kesempatan tersebut, Bima juga menjelaskan sikap netral yang wajib dipedomani seluruh perangkat daerah.
Baca SelengkapnyaAnies meyakini, TNI-Polri hingga ASN bakal bersikap netral sesuai sumpah dan UUD 1945 untuk tidak memihak
Baca SelengkapnyaNetralitas aparat dan pejabat negara dalam pemilu menjadi pembahasan JK saat bertemu capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo.
Baca SelengkapnyaMenkopolhukam Mahfud MD berbicara mengenai netralitas dan kebebasan di tahun politik saat ini
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).
Baca Selengkapnya