SBY mengeluh Demokrat di-bully, kenapa bukan partai koalisi Jokowi

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengeluhkan partainya di-bully pasca-menerima dengan catatan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas saat rapat paripurna (24/10) kemarin. SBY menyebut muncul kritik karena Demokrat tidak ikut-ikutan menolak Perppu Ormas seperti PAN, PKS dan Gerindra.

"Yang saya lihat justru saudara-saudara, para kader kok jadi kelihatan panik? Kok kelihatan 'kita kenapa kok di-bully?'," kata SBY melalui video yang diunggah ke akun youtube Demokrat TV, Kamis (26/10).

SBY heran, mengapa sejumlah pihak tidak menyerang enam partai pendukung pemerintah yang mendukung Perppu Ormas, yakni PDIP, PPP, PKB, Golkar, Hanura dan NasDem.

"Kenapa tidak dikritik atau diserang enam partai yang nyata-nyata menerima apa adanya. Tidak seperti Demokrat kita menerima dengan catatan asal pemerintah melakukan revisi," ujarnya.

Sebelum memutuskan sikap, kata SBY, pimpinan fraksi, dan anggota Komisi II dari Demokrat menemuinya dan Sekjen Hinca Panjaitan. Mereka membahas satu persatu pasal Perppu Ormas dengan dibandingkan dengan UU Ormas lama.

SBY mengaku paham betul dengan isi UU Ormas lama karena disahkan pada era kepemimpinannya. "Kita bandingan dengan UU ormas 2013 yang dulu saya tandatangani. Jadi saya mengerti betul UU Ormas itu. Kita bandingkan satu demi satu," ungkapnya.

Kemudian, Fraksi Demokrat telah melakukan lobi dengan pemerintah yang diwakili Mendagi Tjahjo Kumolo dan Menkominfo Rudiantara disaksikan fraksi lain. Dalam pertemuan itu, pemerintah menyatakan bersedia melakukan revisi Perppu Ormas jika disahkan oleh DPR.

Pernyataan pemerintah untuk bersedia merevisi Perppu Ormas jika telah disahkan menjadi UU itu menjadi alasan Demokrat menerima aturan tersebut. Demokrat berpandangan menerima Perppu Ormas dengan catatan perbaikan menjadi opsi jalan tengah yang tepat.

"Ditanyakan apakah bersedia merevisi? Mendagri menjawab bersedia. Itulah yang kami pegang bahwa perjuangan Demokrat tidak sia-sia untuk melakukan perubahan," klaimnya.

"Kalau tidak melakukan perubahan dan kemudian diberlakukan, berbahaya sekali. Karena nyata-nyata, menurut pandangan saya pribadi, Perppu kalau disahkan apa adanya itu tidak adil, tidak tepat dan itu berbahaya bagi kehidupan bangsa kita," sambung SBY.

Presiden ke-6 RI ini menambahkan, jika Demokrat mengikuti sikap Gerindra, PKS dan PAN maka perjuangan untuk memperbaiki UU Ormas tersebut. Sebab, suara gabungan 4 partai tidak mungkin mengalahkan 6 partai pendukung pemerintah. Hal itu telah terjadi saat pengambilan keputusan RUU Pemilu.

"Bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga. Tidak ada ruang bagi PD untuk mengkoreksi. Tidak terbuka peluang untuk perppu ormas itu dilakukan revisi. Tolong dipahami itu," tegasnya.

Lebih lanjut, SBY beralasan apabila Demokrat ikut menolak maka akan berdampak buruk kepada masyarakat dan ormas. Pasalnya, banyak pihak khawatir Perppu Ormas hanya akan membatasi hak-hak asasi manusia dan tidak demokratis.

"Jadi bukan ikut-ikut menolak tetapi setelah menolak, malah kasihan ormas ormas kita, kasihan rakyat kita karena jelas bahwa perppu ormas kalau tidak dilakukan revisi saya katakan tidak adil, tidak baik, menunjukkan sangat berkuasanya negara dan pemerintah," tukasnya.

Diketahui, Rapat paripurna DPR telah memutuskan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk disahkan menjadi undang-undang (UU). Hal itu diputuskan setelah melakukan voting pada 445 anggota fraksi.

"Dengan berbagai catatan yang disampaikan berbagai fraksi yang ada maka rapat paripurna menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang," kata pimpinan rapat Fadli Zon di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (24/10).

Berdasar hasil voting Fraksi PDIP dengan 108, Golkar 70, PKB 32, PPP 23, NasDem 23, Hanura 15 anggota menyetujui Perppu Ormas untuk dijadikan UU. Sedangkan Fraksi Gerindra 62, PKS 24, dan PAN 35 anggota tidak menyetujui Perppu Ormas disahkan menjadi UU.