SDA tak setuju, Kubu Djan Faridz tolak hadiri mukernas PPP di Ancol
Merdeka.com - Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusumah membenarkan bahwa Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Suryadharma Ali (SDA) tak sepakat adanya Mukernas IV PPP. SDA justru ingin Mukernas yang diselenggarakan hari ini di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, dibatalkan.
"Betul itu, Pak SDA juga bicara ke saya. Pak SDA itu tidak setuju dengan Mukernas. Makanya kenapa Mukernas diselenggarakan?" kata Dimyati saat dihubungi merdeka.com, Rabu (24/2).
Menurut Dimyati, SDA tak inginkan ada penyatuan yang digelar secara tergesa. Sebab, dikhawatirkan akan muncul perpecahan baru.
-
Siapa yang memimpin PPKI? Sejak kekelahan Jepang atas Sekutu, ia menjadi anggota dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersama Ahmad Subarjo, Kasman Singodimedjo, dan tokoh-tokoh penting lainnya.
-
Bagaimana PPP dukung Khofifah-Emil? Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memberikan surat rekomendasi kepada pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak di DPP PPP oleh, Jakarta, Jumat (12/7/2024).
-
Kenapa PPP dukung Khofifah-Emil? 'Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,' kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang memimpin Kukhuk Limau? Pelaksanaan upacara ini dipimpin oleh seorang dukun laki-laki dan dibantu oleh ayah dan ibu mertua maupun ayah ibu dari yang sedang hamil.
"Poinnya harus bersama-sama kalau mau islah. Jangan cepat-cepat, terlalu prematur, jangan cepat-cepat dan perpecahan tumbuh," tuturnya.
Meski begitu, Dimyati mengakui bahwa kubu Djan diundang dalam Mukernas tersebut. Namun karena tak disetujui oleh SDA, maka pihaknya enggan hadir.
"Ya diundang untuk apa? Mukernas tidak disetujui ketua umum produk Bandung. Masak kita datang, terus pecah lagi dong ketua umum. Muktamar Bandung kan ketua umumnya SDA, ya ikut komandannya dong," ujarnya.
Bahkan Dimyati mengungkapkan, jika SDA tak mengakui Plt Ketua Umum Muktamar Bandung, Emron Pangkapi. Sebab hanya diputuskan secara sepihak oleh orang-orang yang dominan di PPP kubu Romahurmuziy (Romi).
"Ya enggak, enggak ada Plt. Pak SDA enggak memberikan Plt," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peserta aksi mengaku kecewa karena DPP Partai Golkar tidak mengusung kadernya pada Pilkada Jambi dan justru mendukung politisi dari partai lain.
Baca SelengkapnyaZulkifli menyatakan bahwa partainya bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang dalam Pilpres mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPKB menyatakan Yahya Cholil Staquf, Lukman Edi, Yaqut Cholil Qoumas, hingga Effendy Choirie tak diundang ke muktamar Bali.
Baca SelengkapnyaPKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar memiliki prestasi dengan peningkatan kursi dari setiap periode pemilu.
Baca SelengkapnyaGubernur Sumbar diusir saat hendak memberikan pengarahan ke mahasiswa baru.
Baca SelengkapnyaLukman Edy mengatakan, pihaknya akan fokus melaksanakan muktamar tandingan pada 2-3 September di Jakarta.
Baca SelengkapnyaDin menjelaskan dimasukannya nama itu, berdasarkan pertemuan dengan Ketua Umum DMI Jusuf Kalla.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Munaslub ini justru memperburuk polarisasi politik.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung apakah sudah ada komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), menurutnya, sudah ada pembahasan.
Baca SelengkapnyaPKS menilai apabila menduetkan Anies sebagai cawapres Ganjar aneh dan tidak sesuai keputusan Majelis Syuro.
Baca SelengkapnyaGanjar mencontohkan saat kampanye akbar, Wali Kota Makassar tidak bisa hadir meski kader PDIP.
Baca SelengkapnyaPlt. Ketua Idy Muzayyad PPP Bali menilai, pemecatan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang.
Baca Selengkapnya