Sejumlah Anggota Positif Covid, DPR Siapkan Langkah Antisipasi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan DPR akan menjalankan langkah-langkah antisipasi penyebaran Covid-19. Hal ini menyusul kembali merebaknya Covid-19 yang ditandai dengan sejumlah anggota DPR, tenaga ahli, hingga staf yang terpapar virus asal Wuhan, China ini.A
Langkah-langkah antisipasi, lanjut dia, dalam waktu dekat segera dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Meskipun sejumlah Komisi sudah meniadakan kegiatan fisik, seperti Komisi I dan Komisi VIII.
"Hari ini akan ada Bamus dan kita sudah pantau perkembangan situasi Covid di DPR RI. Ada beberapa komisi sudah melakukan lockdown sehingga nanti di dalam Bamus mungkin akan diputuskan langkah ke depan," ujar dia, di Kompleks Parlemen, Kamis (17/6).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa rapat paripurna DPR tidak lagi sebut kehadiran virtual? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.
-
Bagaimana DPR ingin Pemilu 2024 berjalan? Terakhir, Sahroni pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
Meskipun langkah-langkah antisipasi masih harus dibahas dalam Bamus, lanjut Dasco, terbuka kemungkinan bahwa kegiatan DPR mulai pekan depan akan sangat dibatasi. Termasuk kehadiran secara fisik.
"Kehadirannya mengikuti ketentuan yang ada pada waktu Covid pernah lonjakan tinggi (di DPR). Dengan demikian, diharapkan dengan tingkat kehadiran yang sangat kecil dan banyak dilakukan sebagian besar virtual ini juga bisa mengantisipasi lonjakan covid di DPR RI.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu pun menyampaikan, lama pembatasan kegiatan fisik di Kompleks DPR belum bisa ditentukan akan berlangsung sampai kapan. Tentunya hingga penyebaran Covid melandai.
"Kita akan lihat sampai dengan lonjakan Covid di DPR agak reda. Yang penting kita akan atur sedemikian rupa supaya tugas-tugas yang diberikan kepada anggota tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya," tandas Dasco.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,” kata puan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus yang memimpin rapat ini beralasan, pembatasan itu sebagai upaya penerapan protokol kesehatan Covid-19.
Baca SelengkapnyaPansus angket haji menunda rapat perdana hingga pekan depan
Baca SelengkapnyaJika rapat pansus angket haji tetap dilaksanakan pada atau dalam masa reses bakal menyalahi aturan.
Baca SelengkapnyaDasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.
Baca Selengkapnya291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR masih membahas terkait komisi yang akan dilebur untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di kabinet.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif.
Baca SelengkapnyaRekayasa lalu lintas ini untuk mendukung pelantikan anggota DPR/MPR/DPD RI periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaAwiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.
Baca SelengkapnyaDalam rapat Baleg kali ini terlihat sejumlah anggota Brimob dilengkapi senjata laras panjang menjaga luar ruang rapat.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya