Setnov larang tenaga ahli DPR terlibat pertarungan di Munas Golkar
Merdeka.com - Persaingan untuk memperebutkan posisi ketua umum Partai Golkar semakin panas. Padahal, Munaslub sebagai ajang forum pemilihan ketua umum partai belum diketok kapan akan dilaksanakan.
Beredar surat instruksi dari pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar di DPR Setya Novanto dan Sekretaris Fraksi Golkar Azis Syamsuddin. Keduanya merupakan calon ketua umum Golkar.
Inti surat tersebut, Setya Novanto melarang tenaga ahli Fraksi Golkar terlibat aktif dalam proses kandidasi calon ketua umum DPP Partai Golkar pada Munaslub 2016.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Mengapa surat pernyataan kesalahan dibuat? Surat pernyataan kesalahan merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan atau kesalahan yang telah dilakukan.
-
Apa isi surat pernyataan kesalahan? Surat pernyataan kesalahan biasanya berisi pengakuan secara terbuka atas kesalahan yang telah dilakukan, diikuti dengan penjelasan mengenai alasan atau faktor yang mendorong terjadinya kesalahan tersebut.
"Demi menjaga soliditas dan performa kerja anggota dan fraksi Partai Golkar, Pimpinan Fraksi Partai Golkar meminta tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli anggota fraksi Golkar untuk lebih fokus kepada fungsi dan tanggung jawabnya mendukung tugas dan fungsi DPR dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya," bunyi surat yang ditandatangani Setnov, Jakarta, Jumat (18/3).
Surat tersebut dikeluarkan tanggal 14 Maret 2016. Surat ditujukan kepada anggota fraksi Partai Golkar, tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli anggota FPG DPR.
Anggota Fraksi Golkar Tantowi Yahya menilai, surat tersebut terlalu berlebihan. Menurut dia, tenaga ahli anggota DPR memiliki hak politik seperti masyarakat lainnya.
"Berlebihan menurut saya. Setiap TA kan punya hak politik. Biarkan saja mereka mengekspresikannya. Lagi pula ini kan bukan persaingan antar partai," kata Tantowi Yahya saat dihubungi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/3).
Tantowi yang merupakan tim sukses bakal calon ketua umum Partai Golkar, Ade Komarudin itu menilai, terbitnya surat fraksi yang melarang tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli anggota untuk terlibat aktif dalam kampanye calon ketua umum Partai Golkar, tidak masuk akal. Dia mengaku tidak memahami apa maksud di balik penerbitan surat tersebut.
"Kalau di luar jam kerja atau saat akhir pekan dimana salahnya?" tegasnya. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB, Partai NasDem, dan PKS menyatakan mendukung usulan hak angket.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaDalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait wacana munaslub.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaPara anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.
Baca SelengkapnyaTidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca SelengkapnyaSikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaMunaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaBelakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaPutusan tersebut tercatat dalam nomor perkara 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
Baca SelengkapnyaUsulan hak angket itu tidak serius dan hanya meramaikan dinamika politik tiga bulan ke depan.
Baca Selengkapnya