Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setnov larang tenaga ahli DPR terlibat pertarungan di Munas Golkar

Setnov larang tenaga ahli DPR terlibat pertarungan di Munas Golkar Setya Novanto penuhi panggilan Kejagung. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Persaingan untuk memperebutkan posisi ketua umum Partai Golkar semakin panas. Padahal, Munaslub sebagai ajang forum pemilihan ketua umum partai belum diketok kapan akan dilaksanakan.

Beredar surat instruksi dari pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar di DPR Setya Novanto dan Sekretaris Fraksi Golkar Azis Syamsuddin. Keduanya merupakan calon ketua umum Golkar.

Inti surat tersebut, Setya Novanto melarang tenaga ahli Fraksi Golkar terlibat aktif dalam proses kandidasi calon ketua umum DPP Partai Golkar pada Munaslub 2016.

"Demi menjaga soliditas dan performa kerja anggota dan fraksi Partai Golkar, Pimpinan Fraksi Partai Golkar meminta tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli anggota fraksi Golkar untuk lebih fokus kepada fungsi dan tanggung jawabnya mendukung tugas dan fungsi DPR dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya," bunyi surat yang ditandatangani Setnov, Jakarta, Jumat (18/3).

Surat tersebut dikeluarkan tanggal 14 Maret 2016. Surat ditujukan kepada anggota fraksi Partai Golkar, tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli anggota FPG DPR.

Anggota Fraksi Golkar Tantowi Yahya menilai, surat tersebut terlalu berlebihan. Menurut dia, tenaga ahli anggota DPR memiliki hak politik seperti masyarakat lainnya.

"Berlebihan menurut saya. Setiap TA kan punya hak politik. Biarkan saja mereka mengekspresikannya. Lagi pula ini kan bukan persaingan antar partai," kata Tantowi Yahya saat dihubungi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/3).

Tantowi yang merupakan tim sukses bakal calon ketua umum Partai Golkar, Ade Komarudin itu menilai, terbitnya surat fraksi yang melarang tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli anggota untuk terlibat aktif dalam kampanye calon ketua umum Partai Golkar, tidak masuk akal. Dia mengaku tidak memahami apa maksud di balik penerbitan surat tersebut.

"Kalau di luar jam kerja atau saat akhir pekan dimana salahnya?" tegasnya. (mdk/ren)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Golkar: Parpol yang Usulkan Hak Angket Tak Bakal Kompak
Golkar: Parpol yang Usulkan Hak Angket Tak Bakal Kompak

PKB, Partai NasDem, dan PKS menyatakan mendukung usulan hak angket.

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Dewan Pakar Dianggap Biang Kerok Isu Munaslub Golkar
Klarifikasi Dewan Pakar Dianggap Biang Kerok Isu Munaslub Golkar

Sebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.

Baca Selengkapnya
Dewan Etik Panggil Eksponen Golkar untuk Klarifikasi Wacana Munaslub Lengserkan Airlangga
Dewan Etik Panggil Eksponen Golkar untuk Klarifikasi Wacana Munaslub Lengserkan Airlangga

Dalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait wacana munaslub.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK

Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
Tak Ada Celah Untuk Munaslub Golkar
Tak Ada Celah Untuk Munaslub Golkar

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.

Baca Selengkapnya
La Nyalla Coba Sahkan Tatib DPD RI Tanpa Kesepakatan, Ini Kata Pakar Hukum
La Nyalla Coba Sahkan Tatib DPD RI Tanpa Kesepakatan, Ini Kata Pakar Hukum

Para anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.

Baca Selengkapnya
Gerindra soal Wacana Panja Netralitas Polri: Tidak Masuk Akal
Gerindra soal Wacana Panja Netralitas Polri: Tidak Masuk Akal

Tidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.

Baca Selengkapnya
Senior Golkar Kritik JK Tolak Munaslub, Ingatkan Kasus Hukum Setya Novanto
Senior Golkar Kritik JK Tolak Munaslub, Ingatkan Kasus Hukum Setya Novanto

Sikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Munaslub Golkar, Upaya Ganggu Soliditas di Tikungan Terakhir
Munaslub Golkar, Upaya Ganggu Soliditas di Tikungan Terakhir

Munaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Airlangga: Seluruh Senior dan DPD Golkar Tolak Munaslub
Airlangga: Seluruh Senior dan DPD Golkar Tolak Munaslub

Belakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.

Baca Selengkapnya
Tudingan KPU Lakukan Pelanggaran Tak Terbukti, MK Tolak Sengketa Pileg 2024 Golkar di Dapil Gorontalo Utara
Tudingan KPU Lakukan Pelanggaran Tak Terbukti, MK Tolak Sengketa Pileg 2024 Golkar di Dapil Gorontalo Utara

Putusan tersebut tercatat dalam nomor perkara 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Usul Hak Angket, Golkar: Jogetin Aja
PDIP Usul Hak Angket, Golkar: Jogetin Aja

Usulan hak angket itu tidak serius dan hanya meramaikan dinamika politik tiga bulan ke depan.

Baca Selengkapnya