Follow
Sidang Paripurna Luar Biasa DPD Berlangsung Ricuh, Anggota Nyaris Baku Hantam
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar sidang paripurna luar biasa ke-2 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9). Namun, rapat itu berlangsung ricuh.
Pantauan merdeka.com, rapat dimulai pukul 14.30 WIB. Berdasarkan agenda sidang itu untuk mendengarkan laporan IHPS Tahun 2019, penyampaian LHP dan pengesahan tata tertib DPD.
Setelah DPD mendengarkan laporan dari IHPS dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD Mervin Sadipun Komber ingin menyampaikan laporan, tetapi diwarnai dengan interupsi para senator.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Dimana debat kedua Pilkada DKI berlangsung? Janji itu disampaikan dalam debat kedua Pilkada DKI yang mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Beach Club Internasional, Ancol, Minggu (27/10).
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
Kericuhan pun dimulai saat interupsi dari para senator tidak didengarkan pimpinan sidang yakni Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam. Para senator seperti Numawati Dewi Batilan dari Sulawesi Tengah dan Senator asal Riau Intsiawati Ayus terus melontarkan interupsi.
Mereka mempertanyakan mengapa agenda sidang paripurna ini mengesahkan tata tertib DPD. Padahal belum ada rapat Panitia Musyawarah (Panmus).
"Interupsi pimpinan ini cacat prosedur," ujar Numawati
"Ini pengesahan atau pembacaan laporan? Itu dulu," jelas Intsiawati.
Suasana pun semakin ricuh senator lainnya seperti Benny Ramdhani dari Sulawesi Utara menjelaskan mekanisme pengesahan dan pembacaan laporan dari BK.
Tetapi interupsi senator lainnya yang mempertanyakan pengesahan terus terlontar. Benny Ramdhani sempat kesal bahkan ingin baku hantam dengan Senator asal Sulawesi Barat Asri Anas.
Suasana mulai kondusif setelah mikrofon semua Senator dimatikan. Muqowam pun memberikan waktu pada pihak yang ingin interupsi secara satu persatu.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sidang lanjutan PHPU di Mahkamah Konstitusi sempat berlangsung memanas.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Pansus Tata Tertib DPD RI, Hasan Basri, menyayangkan kejadian tersebut
Baca Selengkapnya
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Baca Selengkapnya
Sidang tersebut sempat memanas karena sebuah pengambilan keputusan bersifat dinamis.
Baca Selengkapnya
Komisi V DPR menggelar rapat membahas jalan rusak dengan perwakilan masyarakat Parung Panjang
Baca Selengkapnya
Berdasarkan jadwal, acara pelantikan akan dimulai pukul 10.00 WIB.
Baca Selengkapnya
Rapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani
Baca Selengkapnya
Total sebanyak empat pagar DPR jebol oleh demonstran yang menolak pengesahan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Hampir satu jam lamanya, sidang tersebut akhirnya dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan mengheningkan Cipta.
Baca Selengkapnya
Terjadi debat panas ketika Menteri Budi Arie dicecar tajam terkait kebocoran tersebut.
Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna II Tahun 2023-2024 dihadiri anggota DPR sebanyak 154 orang secara fisik sementara yang izin 140 anggota.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya