Sindir PAN tolak UU Ormas, Wapres JK sebut kurang etis

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menyoroti sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) dalam sidang paripurna pengesahan Peraturan Presiden Pengganti Undang Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. PAN yang terang-terangan mendukung pemerintah Jokowi-JK, kenyataannya tidak mendukung saat Perppu itu disahkan menjadi Undang-Undang.

Menurut Wapres JK, sikap itu tidak etis dilakukan partai pendukung pemerintah. "Ya tentu kurang etis lah ya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (31/10).

Wapres juga sempat menyinggung keberadaan kader PAN di dalam kabinet, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Meski begitu, Wapres JK tetap menghormati hak demokrasi PAN. Meski ada kader di dalam kabinet, tapi wajar saja jika ada perbedaan pandangan politik.

"Itu hak demokrasi masing-masing. Tentu di menterinya yang ada di kabinet dengan fraksi kadang-kadang memang beda pendapat, semua partai begitu, partai yang lain setuju tapi dikritik, itu biasa saja," ujar dia.

Saat disinggung apakah perbedaan sikap PAN akan berdampak pada koalisi partai pemerintah, JK enggan berspekulasi. "Ya saya belum tahu," singkatnya.

Untuk diketahui, DPR RI mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang pada Selasa (24/10) melalui mekanisme pemungutan suara terbuka yang diikuti 445 anggota.

Hasil voting menunjukkan 314 anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju dan 131 anggota dari tiga fraksi, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak setuju. Dari tiga partai yang menolak ini, hanya PAN yang masuk partai koalisi, dua lainnya adalah partai oposisi pemerintah.