Soal dana kampanye, PDIP bilang 'yang penting niatnya transparansi keuangan'
Merdeka.com - PDIP disorot lantaran melaporkan dana kampanye Rp 105 miliar. Dana itu disebut baru berasal dari caleg yang berjumlah 569 orang dari DPP PDIP.
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah, mengatakan, tak mau ambil pusing dengan komentar dan opini di dunia maya atau dari pihak yang mengkritisi besarnya dana tersebut. Menurut dia, ini hanya bagian dari niat partainya untuk transparan.
"Yang penting bagi PDIP nawaitu, niatnya. Niat kita untuk melakukan transparansi keuangan partai dengan melaporkan rekening partai ke KPU RI. Dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa ditiru oleh partai lain. Sehingga kita menciptakan pemilu yang bersih," kata Basarah di Jakarta, Selasa (25/9).
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Dimana PDIP meraih suara terbanyak di Pileg 2019? Adapun dalam Pileg 2019, PDIP di Bali berhasil meraih 60 persen suara sedang untuk Pilpres yang mengusung pasangan Jokowi-Amin mencapai 90 persen.
-
Siapa anggota DPD yang memiliki harta Rp15,7 miliar? Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Komeng mengaku memiliki harta senilai Rp15,7 miliar lebih.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Kenapa PDIP menang Pemilu 2019? PDIP berhasil menarik pemilih dengan agenda-agenda politiknya dan berhasil meraih kepercayaan masyarakat.
Dia menuturkan, dengan hal ini diharapkan bisa melahirkan legislator yang bersih. Dan perlahan tentu menghapuskan perilaku korup.
"Dari situ kita harapkan lahir para legislator yang bersih, kredibel. Sehingga kita secara perlahan tapi pasti dapat menghapuskan penyakit korupsi yang saat ini menggejala di Republik ini," pungkasnya.
Sebelumnya, politisi Gerindra, Fadli Zon meminta mewaspadai proses kampanye Pilpres ini terhadap petahana. Sebab petahana rentan menyalahgunakan kewenangannya terhadap instansi pemerintah. Contohnya aparat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Aparat menjadi tidak netral atau berpihak pada kepentingan kekuasaan, menggunakan instrumen birokrasi atau BUMN atau instrumen-instrumen lain. Ini yang saya kira harus diwaspadai itu adalah petahana. Apakah dia melakukan abuse of power atau tidak dengan kekuasaannya itu dalam pilpres," tuturnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP, Gerindra, PSI masuk dalam tiga besar partai kategori pengeluaran terbanyak selama Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyaartai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.
Baca SelengkapnyaGanjar memutuskan irit bicara terkait adanya temuan PPATK tersebut. Kenapa?
Baca SelengkapnyaTotal pengeluaran kampanye partai akan bisa dilihat nanti di Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
Baca SelengkapnyaLaporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.
Baca SelengkapnyaPendapatan partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu sebesar Rp2.002.000.000 atau sekitar Rp2 miliar.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPU mengungkapkan jika laporan PSI itu belum semuanya dilaporkan.
Baca SelengkapnyaKPU Sumsel menetapkan jumlah dana kampanye para paslon tak lebih dari Rp226 miliar.
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaSetelah PDI Perjuangan, penerimaan partai terbesar selanjutnya adalah PAN, Golkar dan PPP senilai Rp20-an miliar.
Baca SelengkapnyaIvan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu
Baca Selengkapnya