Follow
Soal Pansus TKA, pimpinan DPR sebut anggota dewan sedang serap aspirasi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yakin anggota-anggota dewan akan menanyakan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA) kepada konstituen mereka. Sehingga, pandangan terkait Pansus TKA dari tiap fraksi kemungkinan akan disampaikan ketika telah masuk masa sidang.
"Nanti terkait perkembangan dengan usulan Pansus saya yakin di awal persidangan sudah ada hal-hal yang otomatis berkembang hasil aspirasi selama reses," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5).
Taufik menyebut, anggota dewan akan menyerap aspirasi rakyat mereka di daerah pemilihannya terkait berbagai masalah, termasuk usulan pembentukan Pansus TKA.
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Mengapa DPR menganggap Kejagung sebagai mitra kerja yang terbuka? 'Kejagung juga merupakan mitra yang punya pola komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kami (Komisi III). Jadi kami bisa men-support Kejaksaan dengan maksimal,' tutup Sahroni.
"Jadi kalau sudah konstituen, tidak ada pimpinan komisi, tidak ada pimpinan DPR, semua sama sebagai wakil rakyat. Sehingga pada masa reses ini seluruh anggota menjaring aspirasi dari semua fraksi," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali menggulirkan tanda tangan untuk dapat membentuk Pansus Hak Angket TKA. Namun, dalam Undang-Undang MD 3 dan tata tertib DPR membentuk pansus harus diinisiasi 25 orang yang terdiri dari dua fraksi DPR.
Saat ini, usulan Pansus TKA itu telah mendapatkan dukungan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca Selengkapnya
Muncul wacana unsur Pimpinan DPR RI diisi dari perwakilan seluruh Fraksi di Senayan.
Baca Selengkapnya
8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
PDIP menyerap suara arus bawah mengenai sikap yang harus diambil oleh partai.
Baca Selengkapnya
Muzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.
Baca Selengkapnya
"Mba Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata dengan apapun enggak pernah," Adian Napitupulu
Baca Selengkapnya
Cak Imin menyatakan pansus sudah dapat menggelar rapat karena izinnya telah diiteken pimpinan Dewan.
Baca Selengkapnya
Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengungkapkan ada pihak tak bertanggungjawab yang memberikan tekanan kepada para anggota pansus angket haji.
Baca Selengkapnya
Tetapi bila nantinya PDIP batal, Fraksi Partai NasDem tetap siap menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu.
Baca Selengkapnya
DPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.
Baca Selengkapnya
Aus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.
Baca Selengkapnya