Follow
Soal pemecatan Rini, Sekjen PDIP yakin Jokowi patuh dengan UU
Merdeka.com - Pansus Pelindo II merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo memecat Rini Soemarno dari kursi Menteri BUMN. PDIP menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle Menteri Rini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengaku berpikir positif soal rekomendasi Pansus Pelindo II. Sejauh ini, Jokowi belum mengeluarkan sikapnya soal rekomendasi Pansus Pelindo II tersebut.
"Kita berpikir positif saja Bapak Jokowi punya komitmen untuk menjalankan undang-undang," kata Hasto di Kantor PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/1).
-
Apa yang dikatakan Hasto? “Sekali merah tetap merah, “ tegas Hasto.
-
Apa yang ditekankan Prabowo di sidang kabinet? Prabowo turut mengulas peringatan tegasnya kepada jajaran dalam sidang kabinet pertama beberapa waktu lalu, yang menekankan tekat kuat merealisasikan program makan bergizi gratis bagi siswa di sekolah dan ibu hamil.
-
Bagaimana masa jabatan presiden diatur sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Apa yang dibahas dalam rapat Kabinet? Seluruh menteri hadir untuk mengikuti arahan presiden terkait kerja pemerintahan.
-
Apa yang disoroti Prabowo di rapat kabinet? Prabowo menyinggung soal makan bergizi gratis diragukan banyak pihak. Prabowo menegaskan, program itu memang tidak bisa langsung berjalan sempurna. Apalagi di tahap-tahap awal.
-
Mengapa Sekretaris Kabinet harus membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan? Sebagai penghubung antara Presiden dengan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, Sekretaris Kabinet bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Hasto menegaskan, sebagai Presiden RI yang menjalankan UU, Jokowi tentu akan memperhatikan rekomendasi Pansus Angket Pelindo II.
"Tentu saja presiden membutuhkan waktu untuk mempelajari seluruh rekomendasi tersebut. Sebagai presiden yang taat kepada konstitusi kami meyakini presiden akan memperhatikan rekomendasi tersebut," jelas dia.
Dia mengakui adanya temuan pelanggaran UU yang dilakukan Rini dan mantan Dirut PT Pelindo II, RJ Lino sebagaimana yang telah dikatakan Pansus Angket DPR.
"Inti Pansus Pelindo itu adalah memang ditemukan dari aspek kedaulatan politik yang tercermin dalam pengelolaan pelabuhan Indonesia, adanya pelanggaran UU terhadap perpanjangan konsesi JICT dan ditemukan kerugian lebih dari Rp 29 T terhadap potensi JICT tersebut," pungkas dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Stabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
Baca Selengkapnya
Sejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi belum meneken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, pemakzulan dapat terjadi jika presiden melanggar konstitusi.
Baca Selengkapnya
Adapun pemerintah memiliki waktu 7 hari untuk menerbitkan Keppres, usai putusan DKPP dibacakan.
Baca Selengkapnya
Beredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Kalau pertemuan itu dilaksanakan antar institusi. Misalnya kemarin Mbak Puan selaku ketua DPR bertemu degan Bapak Jokowi sebagai presiden.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Presiden Jokowi soal pemimpin negara boleh memihak kepada paslon tertentu
Baca Selengkapnya
Mahfud menegaskan pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan DPR.
Baca Selengkapnya
Dia menilai, untuk penetapan ketua umum terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnya
Foto Jokowi dicopot dari sejumlah kantor DPP PDIP.
Baca Selengkapnya