Follow
Soal Penambahan Kursi Pimpinan MPR, PKB Khawatir Rakyat Tak Setuju
Merdeka.com - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding melihat kans untuk perubahan UU MD3 sebelum masa pelantikan presiden dan parlemen terpilih pada Oktober 2019. Perubahan itu untuk menambah pimpinan MPR.
Namun, Karding mengingatkan, respon publik kalau pimpinan MPR ditambah hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai.
"Bisa saja, tergantung pembuat UU, cuma tahun kemarin sudah nambah apakah harus nambah lagi atas nama akomodasi ya terserah saja, tapi menurut saya nanti rakyat bilang kalau urusan tambah kursi jadi masalah," kata dia di Resto Seribu Rasa, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Menurut Karding, perlu kesepakatan DPR dan pemerintah supaya revisi terpenuhi. Namun, saat ini arahnya belum kelihatan.
"Sangat itu tergantung kesepakatan DPR dan pemerintah," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan kursi pimpinan MPR bisa ditambah dengan melakukan revisi UU MD3. Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Seskab dan Politikus PDIP Pramono Anung.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca Selengkapnya
Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya
Riko Noviantoro memprediksi, dinamika politik ke depan akan semakin berat
Baca Selengkapnya
Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.
Baca Selengkapnya
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya
PKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.
Baca Selengkapnya
Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca Selengkapnya
Said menyebut wajar bila jabatan Ketua MPR menjadi milik Partai Gerindra.
Baca Selengkapnya
Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya
Sesuai Undang-Undang MD3, PDIP akan kembali berhak atas jabatan kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca Selengkapnya