Soal Perppu Perlindungan Anak, DPR tunggu surat Presiden Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan, saat ini pihaknya menunggu surat dari Presiden Jokowi. Hal tersebut berkaitan dengan terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Taufik mengatakan, setelah surat tersebut diterima DPR, akan ada rapat Badan Musyawarah (Bamus). Setelah itu, dibahas di rapat paripurna apakah disepakati atau tidak Perppu tersebut.
"Mekanismenya menunggu surat presiden masuk, bahas Bamus, diumumkan di paripurna, baru dibahas dan ada paripurna sesegera mungkin. Ini penting. Secepat mungkin akan diputuskan," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPR? Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, bersama mantan vokalisnya, Once Mekel, telah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
Politikus PAN ini mengakui bahwa saat ini ada beragam pandangan fraksi terkait Perppu itu. Namun dia menyerahkan sepenuhnya kepada rapat paripurna.
"Dinamisasinya tergantung pandangan fraksi. Semakin fraksi membentuk frame yang sama akan cepat. Kalau ada ketidaksetujuan ini jadi bagian dari dinamika," tuturnya.
Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, langkah Jokowi untuk memerangi kejahatan seksual anak tergolong bagus. Bahkan, dia yakin jika sebagian besar fraksi di DPR sepakat Perppu tersebut jadi undang-undang.
"Mayoritas anggota DPR akan terima Perppu ini. Kebiri di sini bukan dipotong tapi disuntik. Masih manusiawi," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaMenkumham Yasonna Laoly menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menjadi prioritas pemerintah.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaDasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaBambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya