Suara Nahdliyin terancam pecah jelang Pilgub Jatim

Merdeka.com - Suhu politik di Jawa Timur memanas menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018 mendatang. Suara warga nahdliyin terancam pecah setelah sejumlah kader Nahdlatul Ulama (NU) santer maju dalam Pilgub Jatim.

Kader NU digadang-gadang maju Pilgub Jatim yaitu Menteri Sosial yang juga Ketum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa. Kemudian Wagub Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang juga salah satu ketua PBNU.

Selanjutnya ada Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar yang berencana deklarasi di bulan Juni. Ada juga anggota DPR Hasan Aminuddin yang juga salah satu pimpinan NU di Probolinggo.

Lalu ada nama Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas yang mantan ketum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Dan nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang sempat mengklaim keturunan salah satu pendiri NU.

Memanasnya Pilgub Jatim membuat 21 kiai pesantren berkirim surat kepada Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar. Para kiai itu di antaranya KH Agus Ali Masyhuri (PP Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo), KH Anwar Iskandar (PP Al Amien Ngasinan Kediri), KH Mutawakkil Alallah (PP Zainul Hasan Genggong Probolinggo), dan KH Fuad Nur Hasan (PP Sidogiri Pasuruan).

Ada lima poin dalam surat diajukan puluhan kiai tersebut. Mereka meminta dilibatkan dalam pembahasan calon gubernur yang akan diusung PKB pada Pilkada Jawa Timur tahun depan, serta mengikutitradisi pendiri NU untuk menjadi kiai dan pengasuh ponpes sebagai rujukan utama dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara Abdul Halim Iskandar langsung merespons surat 21 kiai sepuh itu dengan menggelar rapat tertutup bersama DPC se-Jawa Timur di Hotel Singgasana Surabaya, Senin (22/5). Halim menilai wajar para kiai NU yang ikut menjadi tokoh di balik berdirinya PKB bersama almarhum Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), menyampaikan unek-uneknya melalui surat yang ditandatangani 21 kiai NU se-Jatim.

"Ada kegelisahan (dari para kiai): Kok tidak jadi siji (satu). Engko kalah maneh (nanti kalah lagi). Tapi saya tidak berharap, tidak berkesimpulan seperti itu sebelum tabayyun," aku kakak kandung Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar ini.

Diakui Halim, sebelum muncul surat 21 kiai yang salah satu isinya meminta kader NU bersatu tersebut, secara tidak resmi PKB kerap berkomunikasi dengan para kiai sepuh terkait Pilgub Jatim. Bahkan membahas soal rencana PKB mengusung Halim sebagai calon gubernur.

Namun untuk merespons surat itu Halim mengaku akan menemui langsung si empunya pembuat surat. Sebagai santri, ketua DPRD Jawa Timur ini tidak ingin membalas surat para kiai yang sangat dihormatinya dengan berkirim surat pula.

"Sebagai santri, saya harus sowan. Apalagi ini bersentuhan dengan para kiai yang sangat kita hormati. Tidak mungkin kami melakukan komunikasi tertulis, tidak mungkin kami melakukan komunikasi terpimpin. Saya akan bicara sebagai santri kepada kiainya," tegas Halim.

Meski disurati 21 kiai sepuh Nahdlatul Ulama untuk menyatukan suara di Pilgub Jawa Timur 2018, PKB tetap menginginkan Abdul Halim Iskandar maju sebagai calon gubernur. Namun Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, baru akan memutuskan bakal calon diusung PKB pada 26 Mei.

"Keputusan terakhir dengan para ulama tanggal 26 Mei mendatang. Ada sekitar 35 kiai minta satu suara, nanti diharapkan dalam sowan saya ke para kiai sudah ada keputusan terkait dua nama tersebut," kata Cak Imin di Ciganjur, Jaksel, Selasa (23/5).

Soal surat para ulama yang ditujukan kepada DPW PKB Jatim, Cak Imin menegaskan, intinya para kiai ingin PKB satu suara dalam kontestasi Pilgub Jatim nanti. Oleh sebab itu, Cak Imin akan safari ke para kiai untuk membahas hal ini.

"Intinya dalam surat tersebut adalah semua anggota NU di Jatim harus satu suara dalam Pilkada mendatang, nanti juga saya akan keliling ke para kiai," ujar Cak Imin.