Survei: Elektabilitas PPP dan PAN di Bawah 4%, Butuh Capres Tepat untuk Booster

Merdeka.com - Charta Politika Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas partai politik di DPR pada Pemilu 2024. Hasilnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mencapai parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen 4 persen.

Dari 16 partai politik, PPP menempati urutan ke-8 dari daftar elektabilitas partai dengan 2,7 persen. Di sisi lain, PAN menempati posisi ke-9 dengan elektabilitas partai sebesar 2,0 persen.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan bahwa pilihan yang tepat terhadap sosok calon presiden (capres) akan menjadi booster untuk elektabilitas PPP agar mencapai "parliamentary threshold" (PT) pada pemilihan umum legislatif (pileg).

“Pileg akan bersamaan dengan pilpres (pemilihan umum presiden). Pilihan yang tepat terhadap sosok capres, menurut saya, akan sangat penting untuk bisa menjadi booster dari keberadaan partainya,” kata Yunarto dalam keterangannya di Jakarta dilansir Antara, Kamis (16/6).

Sementara itu, berdasarkan voting elektabilitas, partai tertinggi diduduki oleh PDI Perjuangan (24,1 persen) di posisi pertama dan disusul Gerindra 13,8 persen pada posisi kedua.

Lalu, di peringkat ketiga ada Golkar dalam dengan elektabilitas 11,3 persen. Kemudian di peringkat ke-4 ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 8,3 persen.

Selanjutnya menyusul Demokrat 7,2 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 7 persen, dan NasDem dengan 5,3 persen.

Yunarto menegaskan bahwa hal ini perlu menjadi catatan bagi kedua partai tersebut ketika menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Legislatif (Pileg) 2024.

"Jadi, PR (pekerjaan rumah) terbesar menurut saya perlu jadi catatan PPP dengan PAN kalau kita lihat dari partai-partai yang kemarin sudah lolos 'parliamentary threshold'. Masih menjadi PR bagaimana PPP dengan PAN ini masih harus berkutat dengan angka elektabilitas yang ada di bawah PT," ucap Yunarto.

Menurut Yunarto, PPP cenderung tak akan menjadi pemain utama dalam pemberitaan politik secara aktual sekarang ini. Meski demikian, Yunarto menyebut dalam survei ditemukan 15,8 persen peserta yang tidak menjawab maupun menjawab tidak tahu. Maka, ini bisa menjadi "undecided voters" yang potensial bagi keduanya.

"PPP dengan PAN masih mendapatkan angka di bawah angka 'parliamentary threshold'. Walaupun masih ada angka tidak tahu tidak jawab sebagai potensial 'undecided voters'," ucap Yunarto.