Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Survei: Ketidakpuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Naik 12,9 Persen

Survei: Ketidakpuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Naik 12,9 Persen Angka Kemiskinan di Indonesia Naik. ©2020 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengalami peningkatan. Tren itu terlihat dari hasil survei Charta Politika yang digelar Juli 2021. Dengan jumlah sampel sebanyak 1200 responden.

Charta merilis bahwa responden yang merasa puas terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 62,4 persen. Sementara tingkat ketidakpuasan berada pada angka 34,1 persen. Angka 34,1 persen itu naik sekitar 12,9 persen dari survei Maret 2021.

"Meskipun masih berada di atas 60%, terdapat kecenderungan penurunan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dibandingkan dengan survei periode sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya ketika rilis survei secara daring, Kamis (12/8).

Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah tertinggi berada di wilayah Jawa Tengah & DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, NTB & NTT. Sementara tingkat kepuasan terendah berada di wilayah Maluku & Papua, Kalimantan, dan Sumatera.

Naiknya tingkat ketidakpuasan publik itu dipengaruhi beberapa indikator. Salah satunya penegakan hukum. Charta menemukan tren penilaian buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia berada di angka 47,3 persen. Naik sekitar 17,4 persen dibandingkan survei bulan Maret 2021. Sementara yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 3,3 persen.

Sementara, publik yang memberi penilaian positif terhadap penegakan hukum berada di angka 49,5. Turun 6,9 persen dari 56,4 persen pada Maret 2021.

"Dilihat dari tren, penilaian buruk mengenai kondisi penegakan hukum mengalami kenaikan yang cukup tajam dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya," kata Yunarto.

Charta juga menyoroti pemberantasan korupsi di Indonesia. Responden diminta pertanyaan 'Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, apakah sangat baik, baik, buruk, atau sangat buruk?'

Hasilnya, 53.0 persen menyatakan buruk dan sangat buruk. Berbanding yang menyatakan baik 44,0 persen.

Sampel dipilih sepenuhnya secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap Provinsi. Dengan Margin of error + 2.83% pada tingkat kepercayaan 95%.

Laporan survei kali ini juga menyajikan tren dari data hasil survei yang diperoleh pada survei lapangan periode 20-27 Februari 2020. Serta data hasil survei menggunakan telepon yang dilakukan pada periode 1-8 Mei 2020, 6-13 Juni 2020, 6-12 Juli 2020, 26-29 Januari 2021, 24-28 Februari 2021, dan 20-24 Maret 2021 untuk melihat dinamika perubahan persepsi publik selama masa pandemi Covid-19.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
LSI: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum Meningkat, Kejaksaan Agung Tertinggi
LSI: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum Meningkat, Kejaksaan Agung Tertinggi

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum meningkat dari periode September 2023.

Baca Selengkapnya
Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Bidang Hukum Paling Rendah
Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Bidang Hukum Paling Rendah

Kepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: 76% Publik Puas Kinerja Jokowi, Tapi Kondisi Ekonomi dan Hukum Dinilai Buruk
Survei Indikator: 76% Publik Puas Kinerja Jokowi, Tapi Kondisi Ekonomi dan Hukum Dinilai Buruk

margin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%

Baca Selengkapnya
Hasil Survei Kinerja Pemerintahan Jokowi: 32,7% Responden Akui Pemberantasan Korupsi Buruk
Hasil Survei Kinerja Pemerintahan Jokowi: 32,7% Responden Akui Pemberantasan Korupsi Buruk

Kinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.

Baca Selengkapnya
Survei LSI: Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Capai 81,9 Persen
Survei LSI: Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Capai 81,9 Persen

Penilaian kinerja presiden berdasarkan sosio-demografi tingkat kepuasannya merata di berbagai kategori. Hasilnya, cenderung di atas 70 persen menyatakan puas.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator Ungkap Masyarakat Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Baik
Survei Indikator Ungkap Masyarakat Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Baik

Survei memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan hingga penegakan hukum nasional.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: Kepercayaan ke MK Sudah Mulai Pulih, KPK Belum Tunjukkan Tanda Recovery
Survei Indikator: Kepercayaan ke MK Sudah Mulai Pulih, KPK Belum Tunjukkan Tanda Recovery

Survei Indikator menyebut tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai kembali pulih yakni sebesar 63,4 perse

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: Kejagung Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik, KPK Terendah
Survei Indikator: Kejagung Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik, KPK Terendah

Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik dengan persentase 69%. Disusul Polri 67%, pengadilan 66%, MK 64%, dan KPK 61%.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasil Survei, Gara-Gara ini Kepercayaan Presiden Hingga TNI Turun Peringatan Untuk Prabowo
VIDEO: Hasil Survei, Gara-Gara ini Kepercayaan Presiden Hingga TNI Turun Peringatan Untuk Prabowo

Penurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang

Baca Selengkapnya
Survei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk
Survei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk

Survei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk

Baca Selengkapnya
Ganjar Beri Rapor Merah untuk Penegakan Hukum dan HAM Era Jokowi: Jeblok, Poinnya 5!
Ganjar Beri Rapor Merah untuk Penegakan Hukum dan HAM Era Jokowi: Jeblok, Poinnya 5!

Ganjar Pranowo memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era Jokowi.

Baca Selengkapnya
Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia Masih Rendah, Didominasi Kasus Suap
Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia Masih Rendah, Didominasi Kasus Suap

Indeks persepsi korupsi di Indonesia berada di posisi 34, turun dari posisi 38 di 2015.

Baca Selengkapnya