Survei SMRC: Tak Terbukti Pemilih Partai dan Jokowi Dukung Penundaan Pemilu
Merdeka.com - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membantah klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pemilih partai politik seperti Gerindra dan Demokrat mendukung penundaan Pemilu 2024. Survei ini juga menemukan pendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
Dipaparkan oleh Direktur Riset SMRC Deni Irvani secara virtual pada Jumat (1/4), pemilih PDIP mayoritas menolak penundaan pemilu. Baik alasan pandemi 73 persen, keadaan ekonomi 78 persen dan pembangunan IKN 76 persen, bahkan juga menolak masa jabatan presiden diubah 77 persen.
Pemilih Golkar juga demikian, 78 persen menolak penundaan alasan pandemi, 80 persen alasan ekonomi, 80 persen pembangunan IKN, dan 74 persen menolak penambahan masa jabatan.
-
Kapan SMRC merilis hasil survei Pilgub Sulteng? Lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) merilis, simulasi terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Tengah (Sulteng) 2024, bertajuk 'Peluang Calon-calon Gubernur dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah' yang dirilis pada Rabu, (22/5).
-
Bagaimana SMRC melakukan survei Pilgub Sulteng? Semua responden diwawancara secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
-
Siapa yang mendukung tujuan pemilu? Menurut Parulian Donald, tujuan pemilu adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan serta untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
-
Kenapa skenario tunda pemilu jadi isu penting? Perludem memandang skenario penundaan pemilu sebagai upaya untuk mengganggu proses demokrasi di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas demokrasi dan menentang segala upaya yang dapat mengancam ketentuan demokrasi.
Begitu juga pemilih PKB, 75 persen menolak penundaan alasan pandemi, 73 persen alasan ekonomi, 75 persen pembangunan IKN, dan 65 persen menolak penambahan masa jabatan.
Pemilih Gerindra bahkan menolak tegas, 89 persen menolak penundaan alasan pandemi, 92 persen alasan ekonomi, 91 persen pembangunan IKN, dan 80 persen menolak penambahan masa jabatan.
Pemilih Demokrat senada dengan Gerindra. 96 persen menolak penundaan alasan pandemi, 94 persen alasan ekonomi, 90 persen pembangunan IKN, dan 68 persen menolak penambahan masa jabatan.
Pemilih PAN juga lebih cenderung menolak. 84 persen menolak penundaan alasan pandemi, 77 persen alasan ekonomi, 84 persen pembangunan IKN, dan 78 persen menolak penambahan masa jabatan.
"Bukan hanya pemilih PDIP pemilih Golkar, pemilih PKB termasuk pemilih Gerindra dan Demokrat yang katanya diklaim ingin penundaan pemilu itu tidak terbukti dari data kita justru sebaliknya," ujar Deni.
Menurutnya survei ini jelas membantah klaim penundaan pemilu didukung oleh pemilih partai-partai. Hasilnya malah sebaliknya.
"Mayoritas pemilih dari partai politik itu ingin pemilu tetap diadakan 2024 jadi menolak penundaan pemilu. Klaim tadi itu tidak punya dasar jika berdasarkan survei ini," kata Deni.
Pemilih Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 juga menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
77 persen menolak penundaan alasan pandemi, 76 persen alasan ekonomi, 76 persen pembangunan IKN, dan 74 persen menolak penambahan masa jabatan.
Pemilih Prabowo-Sandi lebih besar lagi yang menolak. 85 persen menolak penundaan alasan pandemi, 89 persen alasan ekonomi, 87 persen pembangunan IKN, dan 77 persen menolak penambahan masa jabatan.
Deni menegaskan, jika memang isu penundaan pemilu populer, seharusnya pemilih Jokowi yang mendukung besar. Nyatanya sebaliknya.
"Mestinya kalau gagasan ini populer pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin inginnya pemilu diundur saja supaya pak Jokowi tetap menjabat. Tetapi ternyata tidak. Ditolak pemilih Prabowo-Sandi juga ditolak pemilih pak Jokowi sendiri," jelasnya.
SMRC menggelar survei tatap muka pada 13-20 Maret 2022. Responden sebanyak 1220 dipilih secara multistage random sampling. Responden yang diwawancarai secara valid sebesar 1027 responden. Margin of error survei kurang lebih 3,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
survei dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rentang 25 Agustus – 3 September 2023, menempatkan 1.200 responden.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator: 68,6 Persen Publik Tak Setuju Pilpres 2024 Diulang Tanpa Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaPSI hanya menarik 3 persen dari pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi.
Baca SelengkapnyaDari sembilan partai politik yang menjadi objek survei, delapan partai mayoritas massanya mendukung Ridwan Kamil.
Baca Selengkapnya80 persen pemilih puas atas kinerja Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaSurvei terkait jumlah putaran Pilpres ini ditanggapi kritis oleh Andi Sinulingga selaku Juru Bicara Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin.
Baca SelengkapnyaSalah satu surveinya terkait rencana PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaHasil itu berdasarkan temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dilakukan pada 2-11 September 2023.
Baca SelengkapnyaElektabilitas PDI Perjuangan memang masih di paling atas dengan angka 19,1 persen, tetapi terus alami penurunan dari survei sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPopulasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau s
Baca SelengkapnyaMayoritas responden menyatakan puas atas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMasih banyak pemilih PKB yang lebih mendukung Prabowo atau Ganjar.
Baca Selengkapnya