Tanggapi PDIP, Demokrat Bilang Pemilu 3 Tahun Lagi Tak Etis Bicara Pilpres 2024
Merdeka.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan partainya tidak mau ambil pusing terkait pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Sebelumnya Hasto menyebut PDIP sulit berkoalisi dengan PKS dan Demokrat.
"Pertama, Belanda masih jauh. Pemilu masih 3 tahun lagi, kok para politisi malah sibuk berkasak-kusuk membahas Pilpres 2024. Tidak etis," katanya dalam pesan singkat, Sabtu (29/5).
Dia mengatakan, dalam tiga tahun ke depan segala sesuatu masih bisa terjadi. Apalagi di tengah situasi negara yang dilanda krisis kesehatan dan ekonomi saat ini, dengan meningkatnya jumlah rakyat miskin dan pengangguran.
-
Kenapa Hasto menilai Prabowo kesulitan jawab soal HAM? Hasto menilai, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang mampu menampilkan sosok pemimpin yang jujur dalam debat tersebut. 'Kualitas kepemimpinan dari karakter pemimpin, dari moralitas yang baik, itu otomatis akan mendorong jawaban-jawaban yang sesuai dengan kehendak rakyat,' kata Hasto, kepada wartawan, di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (13/12).
-
Apa yang sedang dilakukan PDI Perjuangan terkait pilkada 2024? Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Bagaimana Hasto menanggapi upaya memecah belah koalisi Ganjar-Mahfud? 'Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme,' ujarnya.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
"Instruksi Ketua Umum kami jelas kepada seluruh jajaran PD. Pertama, bantu rakyat dengan gerakan nasional lawan corona, termasuk gerakan nasional peduli dan berbagi," ungkapnya.
"Jadi konsentrasi Demokrat tidak di Pilpres 2024, atau kawin koalisi parpol dulu. 'Belanda Masih Jauh', tetapi bagaimana berkoalisi dengan rakyat untuk membantu kesulitan rakyat selama pandemi ini," tambahnya.
Kemudian, katanya, ketum Demokrat juga menyerukan seluruh Partai Koalisi Pemerintah mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi, serta menyukseskan program-program Pemerintah dalam masa pandemi ini, hingga 2024. Jangan sampai, kata dia, ada yang menghambat program pemerintah sebagaimana telah didukung juga oleh seluruh Partai, termasuk Demokrat, dalam upaya melawan pandemi sekaligus mengatasi kesulitan ekonomi saat ini.
"Perilaku yang menghambat kebijakan dan program Pemerintah sangat disayangkan apabila justru dilakukan oleh partai penguasa," bebernya.
Sementara itu, Demokrat mencatat lebih dari Rp250 miiliar yang telah disumbangkan dan disalurkan oleh para kader ke masyarakat sepanjang pandemi ini. Selain itu, Demokrat juga membantu rakyat dalam peningkatan ekonomi dan akses pendidikan, baik melalui intensifikasi lapangan kerja dengan gerakan nasional bina UMKM maupun gerakan nasional wifi gratis untuk pendidikan.
"Kebijakan Demokrat sekali lagi jelas dan nyata, bantu rakyat untuk keluar dari kesulitan akibat pandemi dan ekonomi ini. Urusan 2024, urusan Rakyat. Rakyat nanti yang akan menentukan pilihannya," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengakui sulit bagi partainya untuk koalisi dengan PKS dan Demokrat. Pertama, kesulitan koalisi dengan PKS sebab perbedaan ideologi.
"PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda. Sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Hasto dalam diskusi daring, Jumat (28/5).
Sementara, PDIP dan Demokrat memiliki basis dan DNA partai yang berbeda. Hasto bilang demikian karena tidak ingin dijodohkan dengan Demokrat lantaran karakter kedua partai yang berbeda.
"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan tersebut. Karena beda karakternya, naturenya," ujar Hasto.
Hasto mengatakan, untuk berkoalisi dengan Gerindra memungkinkan. Selain memiliki persamaan ideologi dan cita-cita, hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sedang baik.
"Sehingga kami membuka diri pernyataan dari mas Muzani (Sekjen Gerindra) karena memang melihat bagaimana kedekatan hubungan Pak Prabowo dan Bu Megawati," kata Hasto.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaDjarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca SelengkapnyaHasto mengaku enggan mencampuri kedaulatan partai politik lain termasuk PSI yang sebelumnya menyatakan dukungan terhadap Ganjar.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditanya mengenai isu dibentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dibentuk sebagai upaya untuk meninggalkan PDIP di Pilkada
Baca Selengkapnya"Kita tunggu muktamar PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi," kata Hasto
Baca SelengkapnyaHasto mengkritik pedas aksi RK itu karena tengah mempertontonkan mentalitas yang lemah.
Baca SelengkapnyaPDIP saat ini terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk membangun kerja sama politik.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) sempat membenarkan pertemuannya dengan Hasto.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak dapat kursi DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Pasangan Capres-Cawapres yang mereka usung ketika itu pun hanya mendulang belasan persen sua
Baca SelengkapnyaDoli mengatakan, pihaknya pun memiliki bukti bahwa pasangan calon lain melakukan kecurangan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut banyak drama dan sinetron yang terjadi menjelang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAnies sudah bertemu dengan elite-elite PDIP beberapa waktu lalu
Baca Selengkapnya