TB Hasanuddin: Di internal PDIP 90 persen tidak mencoblos Ahok
Merdeka.com - Meski sempat memanas, belakangan hubungan PDIP dan bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama kembali mesra. Ahok sapaan Basuki berulang kali mengklaim bakal mendapat dukungan plus Djarot di Pilgub DKI tahun depan.
Akan tetapi, ramai diperbincangkan internal PDIP terpecah belah. Satu kubu menginginkan partai mendukung Ahok. Di sisi lain, menolak PDIP mendukung Ahok dan menginginkan calon lain untuk diusung.
Politikus PDIP TB Hasanuddin memberikan gambaran kondisi di internal partai. Menurutnya, 90 persen kader telah sepakat menolak memilih Ahok menjadi gubernur Jakarta di periode kedua.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Siapa yang didukung PKB di Pilgub Bali? 'Saya patuh terhadap DPP, tetapi tanda-tandanya ke Pak Wayan Koster,' kata Bambang, saat ditemui di acara Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Wilayah III di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (17/7).
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
"PDI-Perjuangan pada umumnya kader yang punya hak pilih nanti 90 persen mendukung tidak mencoblos Ahok," kata Hasanuddin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).
Namun, katanya, para kader yang menolak Ahok akan mengikuti apa pun keputusan yang diambil Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Saya belum tahu. Kami menunggu keputusan ketua umum," tegasnya.
Sejauh ini, PDIP belum mengumumkan jagoan yang bakal diusung ke Pilgub DKI Jakarta. Tradisi di partai berlambang banteng moncong putih itu mendeklarasikan calon di detik terakhir.
Hasanuddin menyebut ada dua kelebihan pihaknya mengumumkan calon di akhir-akhir pendaftaran. Pertama, memantau dinamika dan peta politik yang terus dinamis di tataran parpol dan masyarakat. Dan juga, mengukur kesiapan partai.
"Ada, yang pertama peta politik bisa berubah. Yang kedua kesiapan kita. Tapi kalau di Jakarta tidak memiliki daerah yang luas, artinya jakarta diumumkan bisa langsung bekerja," terangnya.
"Saya kira ibu Mega enggak ragu, tapi ini bagian dari teknik memutuskan, keputusan yang nanti mungkin ada nilai tambahnya," sambung Hasanuddin.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia menyebut, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaAirin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati yang telah memberikan rekomendasi untuk maju Pilgub Banten.
Baca SelengkapnyaAda 101 anggota DPR RI dari PDIP yang siap bermitra dengan Prabowo dan seluruh menteri-menterinya.
Baca SelengkapnyaAhok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyinggung orang non kader berpeluang jadi ketua umum di partainya
Baca SelengkapnyaMegawati dua dekade menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Baca SelengkapnyaPuan Maharani menyampaikan PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto di Parlemen.
Baca SelengkapnyaKomaruddin akan menindak tegas jika ada kader PDIP yang membelot atau tidak mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMegawati mengatakan enggan mendukung Anies untuk maju di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan, Golkar merupakan partai independen yang tak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu.
Baca SelengkapnyaPDIP akan memberikan dukungan kebijakan politik negara yang sesuai dengan perintah Konstitusi.
Baca Selengkapnya